Advertisement
Dinamika Poiltik Pilpres 2024, Prabowo: Sarat Akan Aroma Penghianatan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Prabowo Subianto, bakal calon presiden usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengatakan situasi politik Tanah Air menjelang Pilpres 2024 saat ini sarat akan aroma pengkhianatan.
"Tadinya, saya ditentang untuk bergabung oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Akhir-akhir ini memang sarat aroma-aroma pengkhianatan," kata Prabowo Subianto dalam pidato politiknya saat deklarasi Partai Gelora di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Advertisement
Ucapannya itu tidak ditujukan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memutuskan hengkang dari KIM dan memilih beralih ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan.
Prabowo menyampaikan hal itu saat menceritakan momen dirinya bergabung ke Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf AMin, di mana Jokowi menjadi rivalnya saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Prabowo mengatakan bahwa dia terus menjelaskan kepada para pendukungnya soal alasan dirinya masuk ke pemerintahan Jokowi sebagai menteri pertahanan.
"Saya harus menjelaskan, lama-lama mereka paham. Semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan dunia ini senang," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Terkait dengan situasi politik menjelang Pilpres 2024, khususnya terkait peta koalisi yang berubah selepas PKB mengalihkan dukungannya ke Anies Baswedan, Prabowo menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada rakyat.
BACA JUGA: Dangdut Koplo dan Film Horor Bisa Menggenjot Ekonomi Kreatif
"[Sekarang ada] rekayasa ini, rekayasa itu. Ulah ini, ulah itu. Tidak ada masalah. Rakyat yang akan menilai kita. Jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menegaskan tidak masalah jika ada orang membohongi dirinya atau berkhianat terhadap padanya.
"Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, asal jangan Prabowo bohong dan berkhianat," tegasnya.
Dia menambahkan rakyat pada akhirnya akan memberikan keputusan dalam memilih pemimpinnya ke depan.
"Rakyat akan melihat. Rakyat akan menilai. Rakyat yang akan memberi 'vonis' paling utama. Sejarah mencatat siapa yang ada di atas jalan yang benar, siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara," jelasnya.
Prabowo Subianto, yang telah deklarasi menjadi bakal capres Pilpres 2024, saat ini menerima dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora Indonesia.
Partai Gelora mengumumkan dukungannya kepada Prabowo dalam acara deklarasi di Jakarta, Sabtu. Partai-partai yang mendukung Prabowo itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
PKB, yang sebelumnya juga mendukung Prabowo, pada Jumat (1/9), mengumumkan bahwa telah menerima tawaran berkoalisi bersama Partai Nasdem di Koalisi Perubahan, yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement