Advertisement
Gaji PNS Naik, Pakar: Kesejahteraan Juga Harus Meningkat
Ilustrasi gaji PNS / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, PADANG—Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik sebaiknya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diutarakan pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Aidinil Zetra mengatakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
"Sah-sah saja kalau pemerintah menaikkan gaji pegawai sejauh kebijakan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata pakar kebijakan publik dari Unand Aidinil Zetra di Padang, Sabtu (19/8/2023).
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Aidinil Zetra menanggapi usulan Kepala Negara terkait kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri pada 2024 sebesar 8% dan 12% untuk gaji pensiunan.Menurut dia, setiap ada kenaikan gaji pegawai selama ini belum terlihat pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena itu pemerintah harus bisa membuktikan berdasarkan data dampak kenaikan anggaran untuk belanja pegawai, belanja rutin dan lain sebagainya terhadap kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Pertemuan Ganjar dan Cak Imin Disebut Temu Teman Lama
Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan gaji PNS naik termasuk TNI dan Polri yang diharapkan meningkatkan kinerja maupun mengakselerasi ekonomi maupun pembangunan nasional, Aidinil mengatakan secara teoritis memang harus seperti itu.
"Presiden punya harapan seperti itu [setelah gaji PNS naik] tapi kan secara praktik kita belum melihat bukti nyata kenaikan gaji pegawai ini linier dengan peningkatan hidup masyarakat," ucap lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut.
Ia menyarankan sebelum gaji PNS naik maka pemerintah terlebih dahulu perlu memperbaiki struktur anggaran, termasuk efeknya bagi perekonomian masyarakat. "Jika itu sudah dilakukan, barulah pemerintah bisa menaikkan gaji pegawai," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
