KPK Dalami Dugaan Dana 1 Juta Dolar ke Pansus Haji DPR
KPK dalami dugaan aliran dana 1 juta dolar ke Pansus Haji DPR dalam kasus korupsi kuota haji dengan kerugian Rp622 miliar.
Ilustrasi gaji PNS - Antara
Harianjogja.com, PADANG—Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik sebaiknya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diutarakan pakar kebijakan publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Aidinil Zetra mengatakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
"Sah-sah saja kalau pemerintah menaikkan gaji pegawai sejauh kebijakan itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata pakar kebijakan publik dari Unand Aidinil Zetra di Padang, Sabtu (19/8/2023).
Hal tersebut disampaikan Aidinil Zetra menanggapi usulan Kepala Negara terkait kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri pada 2024 sebesar 8% dan 12% untuk gaji pensiunan.Menurut dia, setiap ada kenaikan gaji pegawai selama ini belum terlihat pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena itu pemerintah harus bisa membuktikan berdasarkan data dampak kenaikan anggaran untuk belanja pegawai, belanja rutin dan lain sebagainya terhadap kesejahteraan rakyat.
BACA JUGA: Pertemuan Ganjar dan Cak Imin Disebut Temu Teman Lama
Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan gaji PNS naik termasuk TNI dan Polri yang diharapkan meningkatkan kinerja maupun mengakselerasi ekonomi maupun pembangunan nasional, Aidinil mengatakan secara teoritis memang harus seperti itu.
"Presiden punya harapan seperti itu [setelah gaji PNS naik] tapi kan secara praktik kita belum melihat bukti nyata kenaikan gaji pegawai ini linier dengan peningkatan hidup masyarakat," ucap lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut.
Ia menyarankan sebelum gaji PNS naik maka pemerintah terlebih dahulu perlu memperbaiki struktur anggaran, termasuk efeknya bagi perekonomian masyarakat. "Jika itu sudah dilakukan, barulah pemerintah bisa menaikkan gaji pegawai," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK dalami dugaan aliran dana 1 juta dolar ke Pansus Haji DPR dalam kasus korupsi kuota haji dengan kerugian Rp622 miliar.
Siswi SMAN 6 Jakarta meninggal dunia usai terjatuh dari motor di Kebayoran Baru. Kabel yang menjorok ke jalan diduga menjadi penyebab kecelakaan.
Parkir bus Senopati tak lagi difungsikan. DPRD Kota Jogja menyoroti akses wisatawan ke Malioboro dan Taman Pintar saat musim libur sekolah.
BPS Bantul mulai Sensus Ekonomi 2026 secara door to door hingga Agustus. Seluruh rumah tangga dan pelaku usaha menjadi sasaran pendataan.
Polres Kulonprogo menetapkan Lurah Garongan sebagai tersangka dugaan pungli layanan kalurahan. Polisi menemukan lebih dari satu korban.
Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Himbara di Istana Merdeka untuk membahas ekonomi nasional di tengah sorotan kebijakan BI Rate.