Advertisement
Jokowi Minta Kantor Pemerintah WFH, Perusahaan Swasta Diimbau Mengikuti
Presiden Joko Widodo (Jokowi). JIBI - Bisnis/Akbar Evandio
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Jokowi memberikan catatan penting setelah menggelar rapat terbatas soal peningkatan kualitas udara di Jabodetabek. Ia meminta akan kantor pemerintahan menerapkan sistem work from home (WFH) atau kerja hybrid.
"Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” katanya.
Advertisement
BACA JUGA : Jokowi Minta Karyawan WFH Lagi Imbas Kualitas Udara Buruk
Arahan terbaru Jokowi tersebut langsung dijawab oleh Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. Pj Heru bahkan mengatakan jika WFH di DKI Jakarta kemungkinan akan kembali diterapkan pada bulan September 2023.
"Kayak work from home. Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalan," kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Tapi dalam masalah ini, Pj Heru fokus berbicara tentang karyawan yang bekerja di instansi pemerintahan.
Sementara untuk karyawan swasta, Pj Heru tidak memaksa. Hanya saja, pihaknya mengimbau agar pihak swasta mau meniru aturan pemerintah dengan menerapkan WFH.
BACA JUGA : Pustral UGM Bicara soal Petisi Kembalikan WFH: Logis
"Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kaya Covid aja," ucap Heru.
Meski WFH rencananya akan diterapkan kepada karyawan di sektor pemerintahan, akan tetapi ia meminta agar pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat secara langsung tetap bekerja dari kantor.
"Kalau tidak pelayanan perencanaan lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah-mudahan Kementerian/Lembaga lain juga bisa melakukan hal itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
Advertisement
KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Baznas RI Turun Tangan Bantu Perbaikan Gizi Balita di Kulonprogo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
- Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
- Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
Advertisement
Advertisement
