Advertisement
Jokowi Minta Karyawan WFH Lagi Imbas Kualitas Udara Buruk

Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pegawai di DKI Jakarta bisa melakukan hybrid working imbas dari kualitas udara yang buruk beberapa hari ini. Dengan sistem kerja ini, pegawai bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Hal ini disampaikan Jokowi saat melakukan Ratas (Rapat Terbatas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/8/2023).
Advertisement
Kepala Negara menilai bahwa kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir mendapat nilai yang sangat sangat buruk.
Apalagi, dia melihat bahwa pada Sabtu (12/8/2023) kualitas udara (air quality index/AQI) di DKI Jakarta berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.
Mengacu pada alasan ini, Jokowi menyinggung masalah WFH yang mungkin bisa diterapkan sebagai salah satu upaya menghadapi dan mengurangi dampak buruknya kualitas udara di Jakarta ini.
Baca juga: Kredit Macet Pinjol Rp1,73 Triliun Didominasi Kalangan Generasi Z dan Milenial
Untuk mekanismenya sendiri, Jokowi tidak menjelaskan secara lebih lanjut. Namun orang No.1 di RI tersebut menyebut bahwa WFH bisa diterapkan kepada 75 persen atau 25 persen karyawan, atau mungkin angka yang lain
“Jika diperlukan juga, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home (WFH) mungkin saya tidak tau nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah [nanti pekerja yang WFH sebanyak] 75 [persen] atau 25 [persen] atau angka yang lain,” ukar Jokowi.
Lebih lanjut, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa ada kemungkinan WFH dimulai pada bulan September 2023 mendatang.
"Kayak work from home. Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023 kemarin.
Heru menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah ini bersifat wajib bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Meski demikian, Pj Gubernur DKI Jakarta tersebut mengimbau agar pegawai yang berbasis layanan tetap datang ke kantor untuk melayani masyarakat. "Kalau tidak pelayanan perencanaan lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah-mudahan Kementerian/Lembaga lain juga bisa melakukan hal itu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia, Klub Suap Wasit hingga Rp1 Miliar
- Sederet Artis yang Raup Cuan dari TikTok Shop
- Ini Modus Tersangka Pengaturan Skor Liga 2 Indonesia
- TikTok Dilarang Jualan, 6 Juta Penjual dan 7 Juta Kreator Bisa Gulung Tikar
- Ingat! BPJS Kesehatan Tidak Menanggung Biaya Berobat 21 Kondisi Penyakit
Advertisement
Advertisement

Tiket Gratis Masuk Ancol, Berlaku Bagi Pengunjung Tak Bawa Kendaraan Bermotor
Advertisement
Berita Populer
- Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Sambangi Bareskrim Polri untuk Tuntut Keadilan
- PWA DIY Bergerak Membantu Masalah Air Bersih di Beberapa Wilayah DIY
- PBB Pinang Gibran Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
- Sejarah dan Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW
- Tekan Harga, Beras Untuk Operasi Pasar Bakal Ditambah Jadi 100.000 Ton
- Pengamat Ekonomi Sebut 3 Hal Ini Jadi Penyebab Harga Beras Sulit Turun
- Pembangunan IKN Hampir 40%, Erick Thohir: BUMN Kebut Proyek
Advertisement
Advertisement