Advertisement
Penanganan Kebocoran Data Diminta Transparan agar Masyarakat Percaya
Data Pribadi - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah perlu lebih transparan kepada masyarakat dalam hal penanganan kebocoran data sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. Hal ini diutarakan Pakar Keamanan Siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.
"Kepercayaan publik terhadap sistem digital yang sedang berjalan itu perlu dijaga sehingga dalam penanganan kebocoran data perlu di kedepankan transparansinya. Sehingga masyarakat melihat ada ketegasan dari regulator dan ini menunjukkan integritas [pemerintah] kepada publik," kata Ardi dalam diskusi lewat siniar di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Advertisement
Ardi mengatakan selama ini dalam kasus-kasus dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir, pemerintah belum terbuka dalam hal penanganan kasus-kasus tersebut dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
BACA JUGA: TPST Piyungan Ditutup Satu Setengah Bulan, Pengolahan Sampah Didorong di 64 TPS3R
Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah disusun regulasi turunannya, ia berharap transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data bisa diatur lewat regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa tetap percaya bahwa pemerintah masih melindungi privasi sebagai bagian hak warga negara.
"Kita sudah punya regulasinya, tinggal bagaimana pemerintah berani ambil langkah yang tegas jika ada kebocoran data. Karena kasus kebocoran data itu masalahnya bukan hanya data saja tapi menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah," ujar Ardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Tolak Usulan Damai AS, Konflik Timur Tengah Kembali Memanas
Penerbangan Singapore Airlines ke Dubai Masih Dibatalkan, Ini Sebabnya
BPJS Ketenagakerjaan Beri Keringanan Iuran 50 Persen Bagi Pekerja BPU
Hujan Lebat Picu Banjir di Jakbar, 12 RT dan 4 Jalan Tergenang
Advertisement
BNPB Tinjau Dampak Gempa M7,6 di Bitung, 41 Bangunan Rusak
Viral MBG Dibungkus Kresek, Satgas dan BGN Turun Tangan
Lagi, Tiga Prajurit Indonesia Terluka dalam Ledakan di Lebanon
Jerman Prediksi AS Tak Lanjutkan Invasi Darat ke Iran, Ini Alasannya
Bulog Targetkan Penyaluran 828 Ribu Ton Beras SPHP Sepanjang 2026
Advertisement
Sindikat Oplos LPG Subsidi Terbongkar, Keuntungan Rp1,3 Miliar Perhari
Harga Pangan Global Naik Lagi, FAO Soroti Dampak Konflik Timur Tengah
UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan bagi 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
Iran Klaim Serang Kapal Induk Abraham Lincoln dan Tembak Jatuh F-35 AS
Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Kini Dilengkapi Antrean Digital
Advertisement
Selat Hormuz Kembali Dilintasi Kapal, Tapi Masih Sepi
Berita Pilihan
Advertisement
Operasi SAR Yunanta di Sungai Opak Resmi Ditutup Setelah 7 Hari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Kini Dilengkapi Antrean Digital
- Sindikat Oplos LPG Subsidi Terbongkar, Keuntungan Rp1,3 Miliar Perhari
- Duel Antar Geng Berujung Pembacokan di Pakualaman Jogja
- Pendatang ke Jakarta Didominasi Usia Produktif Minim Keterampilan
- Harga Pangan Global Naik Lagi, FAO Soroti Dampak Konflik Timur Tengah
- UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan bagi 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
- WFH Jumat untuk ASN Sleman Mulai Digodok, Layanan Publik Tetap Jalan
Advertisement
Advertisement
