Advertisement
Penanganan Kebocoran Data Diminta Transparan agar Masyarakat Percaya
Data Pribadi - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah perlu lebih transparan kepada masyarakat dalam hal penanganan kebocoran data sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. Hal ini diutarakan Pakar Keamanan Siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.
"Kepercayaan publik terhadap sistem digital yang sedang berjalan itu perlu dijaga sehingga dalam penanganan kebocoran data perlu di kedepankan transparansinya. Sehingga masyarakat melihat ada ketegasan dari regulator dan ini menunjukkan integritas [pemerintah] kepada publik," kata Ardi dalam diskusi lewat siniar di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Advertisement
Ardi mengatakan selama ini dalam kasus-kasus dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir, pemerintah belum terbuka dalam hal penanganan kasus-kasus tersebut dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
BACA JUGA: TPST Piyungan Ditutup Satu Setengah Bulan, Pengolahan Sampah Didorong di 64 TPS3R
Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah disusun regulasi turunannya, ia berharap transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data bisa diatur lewat regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa tetap percaya bahwa pemerintah masih melindungi privasi sebagai bagian hak warga negara.
"Kita sudah punya regulasinya, tinggal bagaimana pemerintah berani ambil langkah yang tegas jika ada kebocoran data. Karena kasus kebocoran data itu masalahnya bukan hanya data saja tapi menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah," ujar Ardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Aceh Timur Hilangkan 83 Rumah di Wilayah Pedalaman
Singapura Eksekusi 17 Terpidana 2025, Rekor Hukuman Mati Terbaru
Transaksi UMKM Anjlok Akibat Judi Online, Pemerintah Ungkap Dampak
DPR Usulkan Penghapusan Pidana Minimum Khusus Pengguna Narkotika
Advertisement
Status Bencana Nasional Sumatera Jadi Pertarungan Narasi Politik
BMKG Prediksi Bibit Siklon Tropis Ancam NTT dan Papua Selatan
Iran Sampaikan Belasungkawa dan Siap Bantu Korban Sumatra
Kemensos Dirikan 30 Dapur Umum untuk Korban Banjir Sumatera
30 Kampus Terdampak Banjir, Kemdiktisaintek Siapkan Pemulihan
Advertisement
Netanyahu Minta Sidang Ditunda, Hadapi Tiga Dakwaan Korupsi Berat
Ridwan Kamil Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
KPK Dalami Keterlibatan Bupati Pati dalam Kasus Suap DJKA
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU
Seluruh Pesawat A320 Terdampak Recall Airbus Sudah Diperbaiki
Advertisement
KPK Telusuri Jejaring Pejabat Kemenhub di Kasus Suap DJKA
Berita Pilihan
Advertisement
Waspada Bencana Hidrometeorologi, DPRD DIY Pastikan Dana Darurat Siap
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Penguatan Desa Mandiri Budaya di Bantul Tingkatkan Ekonomi Warga
- 6 Warga Gunungkidul Meninggal karena AIDS
- Tips Cegah Serangan Jantung Saat Liburan Bersama Keluarga
- Ansor DIY Siapkan Badan Siber Hadapi Ancaman Digital
- Prabowo Janji Negara Hadir Bantu Korban Banjir Sumatera
- Basarnas Evakuasi 33.173 Korban Bencana di Sumatra
- Yayasan AHM dan Warga Pekalongan Selamatkan Owa Jawa
Advertisement
Advertisement
