Advertisement
Penanganan Kebocoran Data Diminta Transparan agar Masyarakat Percaya
Data Pribadi - Ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah perlu lebih transparan kepada masyarakat dalam hal penanganan kebocoran data sehingga dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan siber di Indonesia. Hal ini diutarakan Pakar Keamanan Siber sekaligus Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja.
"Kepercayaan publik terhadap sistem digital yang sedang berjalan itu perlu dijaga sehingga dalam penanganan kebocoran data perlu di kedepankan transparansinya. Sehingga masyarakat melihat ada ketegasan dari regulator dan ini menunjukkan integritas [pemerintah] kepada publik," kata Ardi dalam diskusi lewat siniar di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Advertisement
Ardi mengatakan selama ini dalam kasus-kasus dugaan kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir, pemerintah belum terbuka dalam hal penanganan kasus-kasus tersebut dan membuat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan.
BACA JUGA: TPST Piyungan Ditutup Satu Setengah Bulan, Pengolahan Sampah Didorong di 64 TPS3R
Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini tengah disusun regulasi turunannya, ia berharap transparansi dan publikasi penanganan kasus kebocoran data bisa diatur lewat regulasi tersebut.
Dengan demikian, masyarakat bisa tetap percaya bahwa pemerintah masih melindungi privasi sebagai bagian hak warga negara.
"Kita sudah punya regulasinya, tinggal bagaimana pemerintah berani ambil langkah yang tegas jika ada kebocoran data. Karena kasus kebocoran data itu masalahnya bukan hanya data saja tapi menyangkut integritas dan kepercayaan publik kepada Pemerintah," ujar Ardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewas KPK Telusuri Dugaan Penyidik Enggan Panggil Bobby Nasution
MK Larang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil, Begini Respons Pemerintah
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
Advertisement
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Advertisement
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Advertisement
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Berita Pilihan
Advertisement
Tujuh Warga Kulonprogo Terima Bantuan RTLH dari Baznas
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
- 1.000 KK Lulus dari PKH, Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Warga
- Herlambang Kulonprogo Disiksa Jaringan Scam Saat di Kamboja
- 9.700 Puntung Rokok Masuk Sungai Jabodetabek Tiap Hari
- Polresta Jogja Gelar Operasi Zebra 2025, ETLE Diperketat
- Penelitian Terbaru, Saffron untuk Terapi Memori pada Pasien Alzheimer
Advertisement
Advertisement
