Advertisement
Kebutuhan Pembiayaan Korporasi Melesat, Impor Bahan Baku Justru Turun Tajam
BI mencatat kebutuhan pembiayaan korporasi meningkat pesat pada pertengahan tahun 2023 meskipun impor turun. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) mencatat kebutuhan pembiayaan korporasi meningkat pesat pada pertengahan tahun itu. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor pada Juni 2023 mengalami penurunan secara tajam.
Berdasarkan data BPS, nilai impor pada Juni 2023 mencapai US$17,15 miliar, turun sebesar 19,40 persen dibanding Mei 2023. Nilai impor Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 18,35% secara tahunan (year on year/yoy).
Advertisement
BACA JUGA: Kinerja Impor Naik 38,65%, Ini Komoditas Penyumbang nya
Lesunya nilai impor ini didorong penurunan impor di sektor nonmigas 17,73% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara terjadi penurunan impor migas sebesar 29,12%, dipicu oleh penurunan impor minyak mentah yang turun sebesar 43,24%.
Padahal, berdasarkan Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh BI, kebutuhan pembiayaan korporasi pada Juni 2023 itu tinggi. Saldo bersih tertimbang (SBT) kebutuhan pembiayaan korporasi mencapai 17,8% pada Juni 2023, lebih tinggi dari SBT 12,5% pada bulan sebelumnya.
"Peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi terutama didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan, dan pertambangan. Peningkatan yang terjadi terutama untuk mendukung aktivitas operasional serta membayar kewajiban jatuh tempo," tulis BI dalam survei tersebut pada Selasa (18/7/2023).
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan apabila dilihat pada sektor riilnya, memang impor bahan baku turun tajam. Akan tetapi, menyusutnya impor tidak terkoneksi dengan kenaikan kebutuhan pembiayaan korporasi.
Artinya, korporasi tidak serta merta memanfaatkan pembiayaan itu untuk aktivitas impor. Ada sejumlah kebutuhan lainnya yang didanai dari pembiayaan.
"Di konstruksi misalnya ada kaitan dengan percepatan proyek strategis nasional, sehingga pembiayaan termasuk dengan penerbitan utang cukup agresif," kata Bhima kepada Bisnis pada Selasa (18/7/2023).
Di sektor infrastruktur, terutama di BUMN karya membutuhkan darah segar untuk restrukturisasi pembiayaan hingga pembayaran vendor sambil menunggu penyertaan modal negara (PMN).
"Beberapa korporasi itu juga ada kecenderungan melakukan penerbitan utang sekarang-sekarang sebelum kekhawatiran adanya tekanan suku bunga global yang tinggi," ujar Bhima.
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan juga bisa saja dilakukan pada pertengahan tahun ini untuk mengantisipasi kekhawatiran kesulitan pembiayaan dari investor global ketika negara asal dana seperti di Amerika Serikat (AS), Eropa, hingga China mengalami pelambatan.
Selain itu, ia menilai ada kecenderungan untuk refinancing dari korporasi guna menutup utang jatuh tempo. Alasan tingginya kebutuhan pembiayaan korporasi lainnya adalah kekhawatiran akan risiko politik tahun depan. "Jadi, antisipasi dengan menerbitkan utang secara cepat," tutur Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- MK Tolak Uji Materi Aturan Batas Usia Pemuda Jadi 40 Tahun
- Proses Dekontaminasi Radioaktif 22 Pabrik di Cikande Selesai
- Imbas Shutdown, Dana Perumahan Militer AS Dialihkan untuk Gaji Tentara
- Soal Ritel Besar, Kemenko PM Susun Pemerataan Rantai Bisnis yang Adil
- Rumah Tua di Kawasan Pecinan Semarang Kubur 5 Panghuninya, 1 Orang MD
Advertisement
Polres Bantul Rotasi Sejumlah Pejabat, Dorong Kinerja dan Regenerasi
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Dinpar DIY: Festival Lampion di Bantul Aman Tidak Ada Kebakaran
- Prabowo Tegaskan Perang terhadap Narkoba Tanggung Jawab Bersama
- Siswa SMP Kulonprogo Terjerat Judol, Ibunya Dapat Modal Usaha
- Bank Jateng Resmikan KCP Bantul, Dorong UMKM DIY Tumbuh
- Kulonprogo Gaungkan Kembali Julukan Kabupaten Herbal
- 695 Siswa dan Guru di Saptosari Gunungkidul Diduga Keracunan MBG
- BPD DIY Syariah dan Himbarsi Gelar Sharia Economic Outlook 2026
Advertisement
Advertisement



