Target Penyelesaian Proyek Strategis Jokowi di Semester II/2023

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah menargetkan sebanyak 30 proyek strategis nasional (PSN) bisa rampung pada tahun ini.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyampaikan bahwa sebanyak 5 proyek telah diselesaikan per 11 Juli 2023 dari target 30 PSN tahun ini. Dengan demikian, Wahyu mengatakan masih terdapat 25 proyek yang dikejar penyelesaiannya di sisa tahun ini. 

“Untuk tahun ini saja kita targetnya 30, tapi sudah selesai 5, jadi kita harapkan sampai Desember ada tambahan 25 proyek yang selesai di tahun ini,” katanya dalam acara Media Briefing akhir pekan lalu, (13/7/2023).

Dengan perkembangan tersebut, secara total, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 158 PSN dengan total nilai investasi sebesar Rp1.102,6 triliun.

BACA JUGA: Proyek Strategis Terancam Mangkrak, Menko Airlangga 

“Pada 11 Juli 2023 Cisumdawu sudah diresmikan oleh bapak Presiden, jadi sejak 2016 hingga 11 Juli 2023, 158 proyek sudah selesai tuntas,” kata dia.

Pada 2024, Wahyu mengatakan bahwa pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan sebanyak 31 proyek PSN.

Wahyu mengatakan, stok infrastruktur Indonesia saat ini baru mencapai kisaran 40 persen dan diperkirakan meningkat menjadi sebesar 50 persen pada 2024. Padahal, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan stok infrastruktur menjadi 70 persen.

Namun demikian, salah satu tantangan dari pembangunan PSN menurutnya masih dari sisi pembiayaan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa selalu mengandalkan APBN dan APBD, sehingga dibutuhkan creative financing.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Hotasi Nababan menyampaikan bahwa partisipasi swasta perlu terus didorong, sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

Di samping itu, dia menyarankan kepada pemerintah untuk merancang sebuah platform yang menampung urunan dana dari masyarakat untuk membangun proyek infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan publik.

“Jadi proyek infrastruktur bisa dibumikan, bukan hanya milik elite atau pengusaha besar, tapi memasyarakatkan dari proyek infrastruktur ini,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com