Advertisement
Bagaimana Kedudukan BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan? Berikut Penjelasannya
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. - Bisnis / Wibi Pangestu Pratama
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Undang-undang (UU) Kesehatan menjadi sorotan setelah disahkan DPR RI, pada Selasa (11/7/2023). Salah satunya seluruh kata "BPJS Kesehatan" yang hilang dalam aturan yang telah direvisi tersebut.
Meskipun demikian, seluruh perusahaan diwajibkan untuk menjamin kesehatan pekerjanya. "Sebab, UU Kesehatan tidak merubah ketentuan yang masih berjalan terkait BPJS Kesehatan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena saat dihubungi JIBI, Rabu (12/7/2023).
Advertisement
BACA JUGA: BPJS Kesehatan Tawarkan Program Rehab, Tunggakan Iuran Bisa Dicicil
Diketahui, penyelenggaraan BPJS Kesehatan diatur dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Pada UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 disebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
“UU SJSN dan UU BPJS masih berjalan seperti biasa, tidak berubah oleh UU Kesehatan ini jadi masih aman,” kata Melki.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron pun berpendapat yang sama. Dia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan masih diwajibkan dan diatur oleh UU, namun bukan UU Kesehatan.
“Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai bentuk gotong royong dan amanat UU tetap wajib dan diatur dalam UU atau peraturan perundangan yang lain [bukan UU Kesehatan],” katanya.
Kedudukan BPJS di Bawah Presiden
Ali pun menegaskan kembali bahwa kedudukan BPJS Kesehatan masih di bawah Presiden. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, diketahui bahwa BPJS secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hari Ini 8 Ribu Keluarga Terima BLT Lewat Himbara dan PT POS Indonesia
Prabowo Pimpin Sidang Kabinet, Bahas Capaian Setahun Pemerintahan
Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
Gempa Magnitudo 4,9 di Sumba Timur Dirasakan di Bima dan Labuan Bajo
Advertisement
Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 yang Cair Hari Ini
Dua Grup Sawit Masih Tunggak Rp4,4 Triliun dari Kasus Korupsi CPO
Prabowo Sebut Harta Korupsi adalah Harta Haram yang Akan Bawa Petaka
Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Lisa Mariana Minta Penundaan Pemeriksaan sebagai Tersangka
Advertisement
Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
Wajah Steve Jobs di Koin Peringatan American Innovation
Korsel-AS Hampir Capai Kesepakatan Dagang
Mengenal Deepavali (Festival Cahaya) Dirayakan pada 20 Oktober 2025
Polres Metro Jakpus Kerahkan 1.743 Personel Amankan Demo BEM SI
Advertisement
Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
Berita Pilihan
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
- Kawasan Gunung Lawu Tak Masuk WKP Panas Bumi, Ini Alasannya
Advertisement
Harga Telur di Kota Jogja Bertahan di Rp30.000 per Kilogram
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Arema FC Sukses Tekuk PSM Makassar 2-1 di Gelora BJ Habibie
- China Dituduh Bantu Rusia Serang Ukraina dengan Citra Satelit
- Museum Louvre Dirampok, Sembilan Perhiasan Dibawa Kabur
- Prabowo Perintahkan Percepatan Kilang Minyak dan Legalitas Sumur Rakya
- Tingkatkan Layanan MBG, Sleman Siap Terapkan 10 Langkah Strategis
- Krisdayanti Raih Medali Perak di Kejuaraan Dunia Wushu China
- BLT Rp900.000 Cair Mulai Senin untuk 35,4 Juta KPM
Advertisement
Advertisement
