Ketua Koperasi BLN Ditangkap, Penghimpunan Dana Ilegal Diusut
Ketua Koperasi BLN diamankan Satgas PASTI terkait dugaan penghimpunan dana ilegal dengan tawaran bunga simpanan hingga 4,17 persen per bulan.
Ilustrasi uang. /Bisnis- Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA— Proses pengembalian dana nasabah dalam kasus di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara, Sumatra Utara, mulai berjalan. Adapun proses pengembalian itu saat ini dengan realisasi mencapai Rp7 miliar.
Perkembangan ini menjadi sorotan di tengah dorongan percepatan penyelesaian agar kepercayaan publik terhadap sektor perbankan tetap terjaga.
Langkah tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya percepatan yang diminta Otoritas Jasa Keuangan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk menuntaskan kasus secara menyeluruh dan transparan.
“OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab,” tulis OJK dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (18/4/2026).
Selain pengembalian dana, otoritas juga menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap seluruh nasabah terdampak. Langkah ini bertujuan memastikan hak-hak nasabah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas OJK.
Dalam proses penanganan, BNI disebut telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perlindungan kepentingan nasabah sekaligus mendukung penyelesaian yang akuntabel.
Tak berhenti di situ, OJK juga meminta investigasi internal dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kepatuhan, pengendalian internal, hingga tata kelola perusahaan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kejadian serupa terulang.
“BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab,” ujar OJK.
Otoritas menegaskan akan terus mengawasi setiap perkembangan pengembalian dana nasabah dan tidak segan mengambil langkah lanjutan jika ditemukan pelanggaran dalam proses penanganan kasus tersebut.
“OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tulis OJK.
Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan dapat menghubungi layanan resmi BNI maupun Kontak OJK 157.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Iran menegaskan kendali atas Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman serta memperingatkan kapal yang melintas di luar jalur yang ditetapkan.
DPRD Kota Jogja meminta anggaran 2027 memprioritaskan kebutuhan masyarakat di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
SKK Migas menyebut UEA akan mengirim hingga 30 juta barel minyak ke Indonesia tanpa biaya, termasuk modal kerja dan biaya kapal.
OJK membekali sekitar 500 pelajar Sekolah Rakyat dengan literasi keuangan dan keterampilan digital untuk mencegah penipuan serta mengembangkan potensi.
Sri Sultan HB X mendorong pelatihan kerja berbasis potensi kalurahan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan peluang usaha warga DIY.