Advertisement
Ini Besaran Gaji dan Tunjangan yang Didapat Kades dengan Masa Jabatan 9 Tahun

Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dengan batasan dua kali pemilihan.
BACA JUGA: Jokowi Tegaskan Masa Jabatan Kepala Desa Tetap 6 Tahun
Advertisement
Kesepakatan ini disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Baleg DPR, Kamis (23/6/2023).
Putusan ini pun sempat menjadi kontroversi karena banyak ditentang oleh masyarakat. Namun ternyata usulan dari para kades ini akhirnya diterima oleh pemerintah.
Dengan masa jabatan 9 tahun dan dapat dipilih hingga 2 periode, berapa gaji dan tunjangan kades di Indonesia?
Besaran gaji kades diatur pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Pasal 81 PP, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).
"Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640 setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a," bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.
Selain itu, gaji tetap kades bisa berbeda jumlahnya tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota.
Tunjangan Kades
Tunjangan yang didapat kepala desa Seorang kepala desa juga mendapat tunjangan lain yang diambil dari pengelolaan tanah desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa dana pengelolaan ini terbagi menjadi 70% operasional pemerintah desa dan 30% digunakan untuk memberikan gaji dan tunjangan pemerintah desa. Hasil pengelolaan tanah kas desa ini terkadang bisa jauh lebih tinggi dibandingkan gaji kepala desa itu sendiri. Tanah tersebut dapat digarap sendiri sebagai lahan pertanian, atau disewakan ke pihak lainnya.
Melansir dari KemenkoPMK, kebijakan Dana Desa Tahun 2023 melanjutkan kebijakan fokus penggunaan Dana Desa yang disinkronisasikan dengan prioritas nasional dimana memiliki Pagu anggaran sebesar Rp70 Triliun yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota.
Dalam hal ini dana kelola desa yang diberikan bisa berbeda-beda tiap daerah, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat paling rendah Rp100 juta dan paling tinggi bisa mencapai Rp1 miliar. Apabila dana yang diberikan untuk mengelola tanah kas desa Rp500 juta dengan hasil kembali yang sama atau lebih tinggi, maka 30% akan dipakai untuk memberikan tunjangan perangkat desa.
Maka dapat dimisalkan 70% dari pengelolaan tanah sebesar Rp350 juta akan masuk untuk operasional. Dalam hal ini bisa dipakai untuk insentif RT dan RW, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian 30% sisanya yakni Rp150 juta akan dibagi sebagai gaji dan tunjangan kepada masing-masing pengelola termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lain.
(Sumber: Bisnis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement