Advertisement
DPRD Kabupaten Magelang Dorong Eksekutif Tambah Lokasi Pajak dan Retribusi Baru
Advertisement
KOTA MUNGKID—Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mendorong eksekutif untuk melakukan ekstensifikasi berupa penambahan titik lokasi potensi pajak dan retribusi baru.
“Misalnya ada lahan parkir milik toko berjejaring yang belum dipungut PBJT Jasa Parkir, serta intensifikasi berupa optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, misalnya Wajib Pajak MBLB yang mangkir membayar di pos pemungutan,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD, Sakir, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (21/6/2023).
Advertisement
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto dan diikuti oleh jajaran DPRD. Pihak eksekutif dihadiri oleh Bupati Magelang, Zaenal Arifin.
Pansus juga menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat daerah yang memungut pajak dan retribusi diharapkan mengajukan usulan anggaran pada Perubahan APBD 2023 untuk pengadaan perangkat guna mensupportnya. Hal ini terkait rencana Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan mulai diberlakukan 1 Januari 2024.
“Pansus I juga mengharapkan ada kajian komprehensif mengenai Parkir Berlangganan karena di beberapa daerah pendapatan melalui sektor parkir naik secara signifikan. Kajian tersebut dengan memperhitungkan potensi pendapatan, biaya operasional, biaya gaji petugas parkir yang sudah ada dan lain lain,” tambah Sakir.
Ia menjelaskan Pajak dan Retribusi Daerah berperan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Pada rapat paripurna tersebut, Pansus I DPRD menyetujui Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejumlah hal yang disepakati adalah NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.
Penyesuaian NJOP tersebut berimbas pada kenaikan NJOP. Karena PBB-P2 menyangkut hajat hidup orang banyak maka diberlakukan insentif keringanan untuk Wajib Pajak.
Lahan produksi pangan dan ternak diberikan insentif berupa tarif PBB-P2 yang lebih rendah daripada lahan non-produksi pangan dan ternak. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.
Usaha makanan dan Minuman beromset di bawah Rp10 juta dikecualikan dari objek PBJT untuk memberikan perlindungan kepada UMKM di sektor kuliner.
Pesantren dibebaskan dari PBJT Tenaga Listrik. Reklame yang tidak disertai dengan iklan komersial, yang dipasang selain di jalan nasional, jalan provinsi, dan/atau jalan kabupaten dikecualikan dari Pajak Reklame.
Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan Penetapan peraturan tersebut harus diikuti dengan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah sehingga implementasinya juga dapat berjalan dengan baik.
“Perangkat daerah pemrakarsa segera menyusun peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaannya, agar Peraturan Daerah dapat berlaku efektif bagi masyarakat,” kata Zaenal.
Dalam rapat paripurna tersebut, dilakukan penetapan tiga perda yaitu Raperda tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang, Raperda tentang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024; dan Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, serta Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
- Nama Ahok dan Djarot Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
- Harga Tiket Terusan Laga Timnas Indonesia diKualifikasi Piala Dunia 2026, Paling Murah Rp450 Ribu
- Draf RUU Penyiaran Larang penyiaran Jurnalisme Investiagsi: Mahfud: Harus Kita Protes
Advertisement
Belum Semua Anggaran Pilkada Dicairkan, Bawaslu Sleman: Tak Ganggu Tahapan Pengawasan
Advertisement
Tak Mau Telat Terbang? Ini 5 Rekomendasi Hotel Bandara Terbaik di Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Imam Musala di Kebon Jeruk Ditikam, Begini Kronologinya
- Menparekraf: Investigasi, Evaluasi dan Siapkan Rencana untuk Tindak Lanjuti Pelaku Ritual Menyimpang di Ubud
- Penyeludup Ratusan Anjing ke Jateng Dituntut 1,5 Tahun Penjara dan Denda Rp250 Juta
- Mesin Pesawat Garuda Pengangkut Jemaah Haji Terbakar, Begini Reaksi Kemenag
- UKT Bakal Naik, DPR Segera Panggil Kemendikbudristek
- Masih Populer, Tiga Nama Ini Bersaing Ketat di Pilkada Jawa Tengah
- Prabowo Ikut Memantau Penanganan Bencana Alam di Sumbar
Advertisement
Advertisement