Sulit Turunkan Kemiskinan Ekstrem jadi 0 Persen, Bappenas Kibarkan "Bendera Putih"

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memaparkan bahwa tugas yang berat untuk merealisasikan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024.  

Suharso Monoarfa mengatakan bahwa akurasi data penerima terkait kemiskinan ekstrem tersebut bahkan cenderung menurun. 

“Deviasi target terjadi mulai 2021, karena adanya pandemi Covid meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, masih berat untuk mencapai target ini akurasi data masih rendah bahkan menurun,” kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (19/6/2023). 

Bahkan, pada 2020 akurasi data penerima program bantuan untuk masyarakat miskin ekstrem sebesar 48 persen, pada 2021 sebesar 43 persen, dan pada tahun lalu sebesar 41%. 

Untuk itu, dieprlukan tiga syarat utama, yaitu memutakhirkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui suksesnya Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta integrasi progam lintas kementerian/lembaga (K/L).

BACA JUGA:  Cak Imin Usul Dana Desa Rp5 miliar Berantas Kemiskinan

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Tahun 2024, disebutkan bahwa terdapat 14 provinsi yang masih mengalami kenaikan jumlah penduduk kemiskinan ekstrem pada 2022.

Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yaitu di Papua, mencapai 10,92% dan di Papua Barat sebesar 8,35%. Adapun, per September 2022 BPS menyebut kemiskinan ekstrem sudah turun menjadi 1,74% dari periode Maret 2022 yang mencapai 2,04%. 

Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem pun masih belum tepat sasaran. Kementerian Keuangan mencatat rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) desa masih kurang dari 20%. Di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan BLT desa.  

Sementara itu, sebagai upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, pemerintah telah menyusun tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Sumber: Bisnis.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com