3.174 Mahasiswa UII KKN, Semua Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Sebanyak 3.174 mahasiswa UII dilepas untuk KKN 2026 dan mendapat perlindungan JKK serta JKM BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan pengabdian.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat mengunjungi Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (18/6/2023). ANTARA/HO-Humas DPR RI
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan penambahan dana desa menjadi Rp5 miliar di setiap desa. Tujuannya, untuk mengoptimalkan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa-desa.
"Dana desa harus ditambah kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi. Satu-satunya cara adalah dana desa diperbesar. Sebesar Rp5 miliar itu penambahan minimum untuk mengatasi persoalan, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Muhaimin sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Minggu (18/6/2023).
BACA JUGA: Kabar Gembira! Dana Desa di Gunungkidul Tahun Depan Bakal Naik
Muhaimin menyampaikan hal itu saat mengunjungi Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa dana desa sebesar Rp5 miliar itu dapat mendorong kemampuan pelayanan posyandu terhadap warga desa sehingga mereka menjadi sehat dan sejahtera. Selain itu, hal tersebut akan mendorong penurunan angka stunting sehingga mampu mencapai target nol persen pada tahun 2030.
Berikutnya, dia mengatakan bahwa penambahan dana desa sebesar lima kali lipat dari dana desa yang saat ini berkisar Rp1 miliar akan membuat desa-desa di Indonesia menjadi maju dan mandiri. Di samping itu, penambahan dana desa juga dapat meniadakan desa yang tertinggal dan sangat tertinggal.
"Jika Pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dan nol persen stunting pada tahun 2030, prasyaratnya desa harus menjadi pusat pembangunan nasional," kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, penambahan dana desa itu dapat dilakukan jika alokasi anggaran ketahanan pangan yang mencapai lebih dari Rp100 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp476 triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp341 triliun dari APBN 2023 dimaksimalkan oleh kementerian/lembaga terkait.
"Jika direlokasi dan dimaksimalkan, dana desa bisa ditambah menjadi Rp5 miliar setiap desa," kata Muhaimin yang juga Ketua Umum DPP PKB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sebanyak 3.174 mahasiswa UII dilepas untuk KKN 2026 dan mendapat perlindungan JKK serta JKM BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan pengabdian.
Citilink membuka lima rute dari Bandung ke Medan, Bali, Surabaya, Palembang, dan Balikpapan. Simak jadwal dan kisaran tiketnya.
Atlet Sleman pernah tak tercover BPJS saat Porda 2025. Kini iuran dipangkas dari Rp18.000 menjadi Rp8.500 untuk memperluas perlindungan.
RSUD Wonosari menggelar Forum Komunikasi Publik bertajuk Nyawiji Roso Nhupadi Waras Bareng, Selasa (18/8/2026), dengan tujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan
Brigade Komando Sakera mengerahkan lebih dari 2.500 personel dalam HUT ke-81 RI di JEC sekaligus memperkuat konsolidasi warga Madura.
Gempa Nias Selatan M6,1 dipicu aktivitas subduksi. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami dan belum ada gempa susulan.