Advertisement
Anggaran Infrastruktur Tahun Depan Rp477 T, Termasuk untuk IKN
Gambar kompleks Kantor Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran prioritas untuk infrastruktur minimal sebesar Rp396,9 triliun dan maksimal Rp477,5 triliun. Alokasi anggaran tersebut termasuk untuk pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Usulan alokasi tersebut tertuang dalam dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. "Infrastruktur masih menjadi suatu kebutuhan, Rp396,9 hingga Rp477,5 kami alokasikan untuk tahun depan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, dikutip, Minggu (4/6/2023).
Advertisement
BACA JUGA: Semua Tantangan Kontruksi Pengembangan IKN Diklaim Dapat Terselesaikan
Anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui infrastruktur tersebut, termasuk ICT, energi, pangan, serta konektivitas. Melalui usulan anggaran infrastruktur ini juga unutk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.
Adapun pada APBN 2023, Sri Mulyani menganggarkan Rp392 triliun untuk infrastruktur. Artinya, usulan anggaran untuk 2024 meningkat sebesar 1,25% hingga 21,8%. Selain untuk infrastruktur, usulan anggaran prioritas juga bagi pendidikan sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun dan perlindungan sosial hingga Rp546,9 triliun.
BACA JUGA: Investasi di IKN Dijamin oleh Kementerian Investasi
Untuk perlindungan sosial, utamanya anggaran akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Desa.
Sri Mulyani juga memasukkan sektor kesehatan yang masuh dalam prioritas, dengan usulan anggaran hingga Rp200,8 triliun. Ketahanan pangan juga termasuk dalam anggaran tersebut yang dialokasikan senilai Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
UE Setop Total Impor Gas Rusia pada 2027
Trump Bekukan Imigrasi dari 19 Negara Non-Eropa Demi Keamanan
Advertisement
SPMB Global Darussalam Academy Buka Dua Jalur, Ada Beasiswa Prestasi
Lee Jae-myung Buka Opsi Minta Maaf ke Korut, Timbulkan Kritik
2026, Kamboja Uji Coba Bebas Visa untuk Turis China
Pemerintah Sebut Mampu Tangani Banjir Sumatera Tanpa Bantuan Asing
Kapolri Siap Usut Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera
Advertisement
Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
Reuni Akbar 212 di Monas Tinggalkan Sampah 26 Ton Lebih
Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
TNI AU Kirim Ratusan Helibox untuk Bantu Korban Banjir Aceh
Advertisement
Bea Cukai Diancam Akan Dibubarkan, Begini Respons Dirjen Djaka
Berita Pilihan
- Hakim: Uang Suap untuk Sosial Tetap Tidak Dibenarkan
- Sudan Tawarkan Pangkalan Laut ke Rusia Demi Senjata Perang
- Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
- Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
- BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
Advertisement
Libur Nataru, Pemkot Jogja Tak Terapkan Full Pedestrian di Malioboro
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Jogja Tunggu Anggaran Pusat untuk Perbaikan Kewek
- Pesta Buku Jogja 2025 di GIK UGM Hadirkan Ragam Kegiatan Literasi
- Pemkot Jogja Diminta Siapkan Rp15 M untuk Land Clearing PSEL
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Turun Kompak Hari Ini
- Pendapa Mangkubumi Ambruk, Pemkab Minta Rehab Tuntas
- Pakar UGM: Kerusakan Hulu Jadi Biang Banjir Besar di Sumatra
- Newcastle-Spurs Imbang 2-2, Romero Cetak Dua Gol
Advertisement
Advertisement
