Advertisement
Anies: Jangan Ada yang Mengatur Pencapresan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anies Baswedan meyakini ada pihak yang mengatur siapa kandidat yang boleh dan tidak boleh maju dalam ajang elektoral, termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Anies berpendapat, dahulu orang didorong untuk maju dalam pilpres, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah. Namun, kini keadaan malah seakan berbalik.
Advertisement
"Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati walikota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan tidak," ujar Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Dia menegaskan, harus ada kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam hal memilih dan dipilih wakil serta pemimpin. Anies menuntut kebebasan itu harus ada jelang Pilpres 2024.
"Negara harus menjamin kemerdekaan, itu yang harus kita perjuangkan. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini," ungkapnya.
Baca juga: Industri Tekstil dan Alas Kaki Rontok, Ini Deretan Pabrik yang PHK Ribuan Karyawannya
Apalagi, lanjutnya, rezim tangan besi sudah berhasil dijatuhkan pada 1998. Kini, 25 tahun kemudian Anies bingung masih ada tekanan untuk mencari kebebasan.
"25 tahun ketika kita memperjuangkan Reformasi. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh sebab itu Anies berjanji jika dipercaya memimpin Indonesia maka dirinya akan menjalankan pemerintahan sesuai semangat kemerdekaan yang tertera dalam UUD 1945.
"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintah yang kita bangun pemerintahan yang spirit yang ada di UUD 1945, bagaimana rakyat mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
Advertisement

Polda DIY Naikkan Status Kasus Dugaan Mafia Tanah Yang Menimpa Mbah Tupon ke Tahap Penyidikan
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
- Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
Advertisement