Advertisement
Anies: Jangan Ada yang Mengatur Pencapresan
Anies Baswedan - Bisnis / Pernita Hestin Untari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anies Baswedan meyakini ada pihak yang mengatur siapa kandidat yang boleh dan tidak boleh maju dalam ajang elektoral, termasuk pemilihan presiden (pilpres).
Anies berpendapat, dahulu orang didorong untuk maju dalam pilpres, pemilihan legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah. Namun, kini keadaan malah seakan berbalik.
Advertisement
"Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati walikota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan tidak," ujar Anies dalam acara Temu Kebangsaan Relawan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
Dia menegaskan, harus ada kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam hal memilih dan dipilih wakil serta pemimpin. Anies menuntut kebebasan itu harus ada jelang Pilpres 2024.
"Negara harus menjamin kemerdekaan, itu yang harus kita perjuangkan. Kita menuntut ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di republik ini," ungkapnya.
Baca juga: Industri Tekstil dan Alas Kaki Rontok, Ini Deretan Pabrik yang PHK Ribuan Karyawannya
Apalagi, lanjutnya, rezim tangan besi sudah berhasil dijatuhkan pada 1998. Kini, 25 tahun kemudian Anies bingung masih ada tekanan untuk mencari kebebasan.
"25 tahun ketika kita memperjuangkan Reformasi. Hari ini, sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Oleh sebab itu Anies berjanji jika dipercaya memimpin Indonesia maka dirinya akan menjalankan pemerintahan sesuai semangat kemerdekaan yang tertera dalam UUD 1945.
"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintah yang kita bangun pemerintahan yang spirit yang ada di UUD 1945, bagaimana rakyat mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
