Advertisement
Pergantian Presiden Ganggu Keberlanjutan Proyek Strategis Nasional? Ini Kata Bappenas

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjamin pergantian presiden setelah 2024 disebut tidak akan mengganggu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Direktur Kementerian Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo mengatakan, PSN akan menjadi proyek yang akan dihadapi oleh presiden RI selanjutnya.
Advertisement
BACA JUGA: Pemerintah Akan Rampungkan 30 Proyek Strategis Nasional Rp360 Triliun Tahun Ini
“Dari perspektif Bappenas, PSN bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Jadi, siapapun yang menang pasti akan berhadapan dengan isu pembangunan infrastruktur,” kata Sumedi kepada JIBI, baru-baru ini.
Justru, sambungnya, badan tersebut memberikan masukan dan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi serta proyek yang menjadi prioritas kepada calon presiden ketika menyusun visi dan misi.
Sumedi menambahkan, upaya transformasi yang dilakukan negara melalui pembangunan infrastruktur mewajibkan keberlanjutan sebagai syarat utama. Sebab, kata Sumedi, Indonesia dipastikan tidak mampu merealisasikan cita-cita infrastruktur negara jika terjadi discontinue pembangunan PSN.
Dalam upaya melakukan transformasi sosial, budaya, ekonomi, sosio-ekologi, tata kelola, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini menyusun rancangan untuk periode 20 tahun. “Jadi, Bappenas tidak terjebak dengan isu politik,” tegasnya.
BACA JUGA: Harga Properti di Jogja-Solo-Semarang Melejit, Dampak Pembangunan Tol?
Berdasarkan data yang dihimpun JIBI, setidaknya terdapat 25 PSN yang ditargetkan rampung tahun ini dengan total nilai mencapai Rp246,96 triliun. Setidaknya ada lima PSN yang masih dalam tahap penyiapan, dua PSN sudah masuk pengusahaan, satu PSN beroperasi sebagian dan sisanya masih tahap konstruksi.
Melihat data tersebut, agaknya tidak akan semua PSN ini rampung dikerjakan sesuai target. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai siapapun penerus Jokowi, PSN yang sudah dicanangkan wajib dilanjutkan.
"Kalau sudah masuk PSN, kalau tidak selesai di pemerintahan Jokowi harusnya dilanjutkan ke pemerintah selanjutnya karena kategori prioritas. Hanya memang yang mungkin jadi kendala, seperti masalah Kereta Cepat Jakarta Bandung [KCJB], itu di awal desainnya B2B, bukan masuk APBN, itu proses politiknya yang agak sedikit berbeda, perlu lobi lagi, hitungannya mesti jelas," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
Advertisement

Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Pakistan Sebut Mempertimbangkan Opsi Damai dengan India, Ini Syaratnya
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Paket Makanan untuk Jemaah Haji Indonesia Disajikan dalam Empat Warna Wadah
- Donald Trump Sebut India dan Pakistan Sepakat Gencatan Senjata karena Mediasi Amerika Serikat
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
Advertisement