Advertisement
TikTok Sebarkan Konten Propaganda Perang Rusia-Ukraina, Benarkah?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—TikTok tengah mendapatkan tuduhan terlibat dalam kampanye "perang kognitif" terhadap Rusia.
Platform ini juga diduga ikut serta dalam upaya mempengaruhi opini publik melalui konten-konten yang ditayangkan agar masyarakat dunia merespons invasi Rusia ke Ukraina secara negatif. "Perang kognitif" di sini merujuk pada upaya untuk mempengaruhi opini publik melalui propaganda, informasi palsu, dan manipulasi media sosial.
Advertisement
Melansir dari SCMP, Selasa (25/4/2023), tuduhan ini disampaikan dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh para ilmuwan di Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Laporan tersebut mengklaim bahwa perusahaan teknologi besar seperti TikTok, Google dan Twitter berusaha merusak moral pasukan Rusia dan mengikis citra internasional Moskow.
Menurut studi yang dipimpin Ling Haifeng, profesor di Universitas Teknik Angkatan Darat PLA di Nanjing, hampir 40 entitas swasta dari sektor internet, luar angkasa, keuangan, dan kecerdasan buatan bergabung untuk meluncurkan kampanye "perang kognitif" terhadap Rusia.
"Perang kognitif" sendiri didefinisikan sebagai kampanye terorganisir yang ditujukan untuk memanipulasi persepsi khalayak sasaran dan mengubah keputusan atau perilaku mereka.
Studi tersebut menyatakan kejadian ini menjadi pertama kalinya bagi perusahaan teknologi tinggi sipil menggunakan "perang kognitif" selama perang berskala besar dan yang digerakkan oleh media, terutama yang berbasis internet seluler dan hal ini memiliki dampak yang sangat besar dalam konflik.
Laporan itu juga menuduh Amerika Serikat dan sekutunya telah menggunakan platform media sosial untuk menyoroti konten yang menunjukkan kekejaman dan tindakan Rusia sementara politisi dan pasukan Ukraina memiliki paparan yang lebih bersahabat.
Studi tersebut juga mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan platform bagi agen pemerintah untuk menggunakan AI dan membuat teks, gambar, dan video palsu yang "mendorong tentara Rusia melawan opini publik".
Sejauh ini TikTok, platform video pendek yang dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance yang berbasis di Beijing, telah menghadapi kritik dan pengawasan intens dari AS dan sekutunya sejak awal konflik di Ukraina dimulai pada tahun lalu.
Para kritikus menuduh platform tersebut tidak mengambil tindakan yang cukup untuk melawan pengaruh Rusia di sana.
Sebuah laporan dari Alliance for Securing Democracy di AS menunjukkan akun milik pemerintah Rusia, seperti RT dan kantor berita RIA Novosti, memiliki lebih banyak pengikut di TikTok daripada media AS seperti The New York Times.
Kelompok advokasi keamanan nasional pun menemukan postingan TikTok teratas kantor berita Rusia RIA Novosti memperoleh jutaan penayangan, sementara postingan Twitter teratasnya memiliki penayangan yang sangat sedikit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement