Indonesia Bisa Lolos Semifinal Piala AFF 2026, Ini Skenarionya
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026 meski kalah 0-3 dari Vietnam. Berikut skenario yang harus terjadi.
Presiden Jokowi memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022)./ Dok. Youtube Setpres RI.
Harianjogja.com, SOLO—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan 2023.
Mengacu pada PP tersebut, THR dan gaji ke-13 diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat serta 50 persen tunjangan kinerja. Pemerintah mengimbau THR harus dibayarkan paling cepat H-10 lebaran. Sedangkan untuk gaji ke-13, dibayarkan paling cepat pada Juni 2023.
BACA JUGA : Sultan Ingatkan Pengusaha di Jogja Patuhi Aturan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan THR tersebut terdiri dari gaji pokok, ditambah tunjangan melekat pada gaji pokok, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan. Kemudian tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya, serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50%.
"Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri. Ini kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Kamis (30/3/2023).
THR presiden dan wakil presiden
Seperti diketahui, THR diberikan sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok.
Merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administrasi Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden.
Adapun untuk wakil presiden, gaji yang diberikan adalah empat kali gaji pokok pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden.
Dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, disebutkan bahwa gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Artinya, gaji presiden mencapai Rp30.240.000 per bulan atau sebesar 6 kali dari Rp5.040.000.
BACA JUGA : Waduh...Honorer Pemkab Bantul Tidak Dapat THR
Sementara gaji untuk wakil presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan atau 4 kali dari Rp5.040.000. Sementara itu, tunjangan presiden dan wakil presiden menurut Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, ditetapkan senilai Rp 32.500.000 per bulan untuk presiden dan Rp22.000.000 untuk wakil presiden.
Dari gaji pokok dan tunjangan ini, maka THR yang akan diterima oleh presiden diperkirakan mencapai Rp62.740.000 dan wakil presiden sebesar Rp42.160.000.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026 meski kalah 0-3 dari Vietnam. Berikut skenario yang harus terjadi.
Jina Kim, Founder barenbliss, membagikan lima tips menggunakan maskara agar bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan terdefinisi.
OPSI mengusulkan kenaikan UMP dan UMK 2027 sebesar 6,5%-7,5% untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tekanan inflasi.
Transfer bank dan saldo GoPay hingga OVO tidak otomatis kena PPN. Pajak berlaku atas biaya jasa tertentu sesuai ketentuan.
ARTJOG bersama Tab Space dan dotHub Space menggelar pameran IN MEDIO di Bandung pada 31 Oktober–29 November 2026, menampilkan karya lima seniman melalui residen
DPRD Kota Jogja mendorong digitalisasi pengawasan pajak secara real time untuk mencegah kebocoran dan mengoptimalkan PAD.