Advertisement
Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik, Pencopotan Endar Janggal
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Brigjen Pol Endar Priantoro tidak pernah melakukan pelanggaran etik.
Seperti diketahui, Endar merupakan Direktur Penyelidikan yang diberhentikan dengan hormat oleh Pimpinan KPK per 31 Maret 2023.
Advertisement
"Oh belum pernah. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini, belum ada itu," terang Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Adapun Endar telah memasukkan laporan kepada Dewas terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa, terkait dengan pencopotan dirinya. Pencopotan Endar menjadi kontroversi setelah adanya beda sikap antara KPK dan Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah membalas surat rekomendasi pembinaan karier dan promosi Endar, serta Irjen Karyoto yang kini menjadi Kapolda Metro Jaya. Surat yang dikeluarkan 29 Maret 2023 itu memperpanjang penugasan Endar hingga 31 Maret 2024.
BACA JUGA: Mengapa Pemda DIY Kekeh Stadion Mandala Krida Tidak Rusak?
Namun, setelah itu, Pimpinan KPK justru mengirimkan surat pencopotan dan penghadapan Endar. Jenderal Bintang Satu itu malah dicopot per 31 Maret 2023.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pun sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya tidak mengusulkan perpanjangan penugasan Endar. Dia juga mengatakan pemberhentian Endar berpedoman pada sejumlah peraturan di antaranya Peraturan KPK No.1/2022 tentang Kepegawaian KPK.
"KPK berpedoman pada Perkom No. 1/2022, Permenpan RB No.62/2020, Peraturan BKN No.16/2022, Perkap No.4/2017 jo. 12/2018," ujar Ali.
Namun demikian, berdasarkan Peraturan KPK No.1/2022 tentang Kepegawaian KPK, pegawai KPK bisa dikembalikan ke instansi asal jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat.
"Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi induk apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat," demikian bunyi pasal 30 Peraturan KPK No.1/2022.
Berdasarkan aturan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai alasan pemberhentian Endar sampai menjadi tidak jelas.
Ketua KPK Firli Bahuri, yang saat ini juga dilaporkan ke Dewas oleh Endar, dinilai telah melanggar aturan yang bahkan dibuatnya sendiri. Pelanggaran yang dimaksud yakni Pasal 30 Peraturan KPK No.1/2022.
"Pertanyaannya, pelanggaran disiplin berat apa yang dilakukan Endar?" kata Herdiansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Ricuh, Penonton Pukuli Wasit di Pertandingan Futsal Putri PON XXI Aceh-Sumut
- Hadir di IISF 2024, Bank Mandiri Berkomitmen Wujudkan Ekonomi Rendah Karbon
- Berlangsung Meriah, 34 Kelompok Seni Tampil di Borobudur Night Carnival
- Pelari Karisma Evi Raih Perak dan Pecahkan Rekor Dunia di Paralimpiade Paris
Berita Pilihan
- Peneliti Umumkan Penemuan Virus Baru di China Sebabkan Sakit Syaraf Menular lewat Kutu
- Cegah Pelecehan Seksual, Ini Kiat Psikolog untuk Mengedukasi Anak-Anak
- Risma Mundur, Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Plt Menteri Sosial
- Kementerian BUMN Bakal Panggil Bos Peruri Ihwal Errornya E-Meterai CPNS
- Resmi! Mulai Malam Ini Pendaftaran CPNS 2024 Bisa Gunakan Meterai Tempel
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Maudy Koesnaidi Batal Jadi Tim Kampanye Pramono-Rano Karno
- Pansel Diminta Mencoret Calon Pimpinan KPK yang Cacat Etik
- Ini Syarat dan Ketentuan Sayembara Logo dan Desain User Interface BPKH Apps
- Gempa Mag 4,9 Guncang Bali: Terjadi 5 Kali Susulan
- Gubernur Bali Usulkan Pemberian Sanksi untuk Wisatawan Asing Tak Bayar Pungutan
- Aktivis HAM Aysenur Tewas Ditembak Tentara Israel
- Waspada Cuaca Ekstrem Dua Hari Kedepan di Jateng dan Sekitarnya
Advertisement
Advertisement