Advertisement
Bawaslu Tingkatkan Kesadaran Kolektif Melawan Pelanggaran Pemilu

Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG—Penyebaran hoaks, fitnah dan kampanye hitam di media sosial, merupakan tantangan sangat besar bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Hal ini mengingat pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. Dibutuhkan sinergi semua pihak untuk melawan tantangan tersebut.
Advertisement
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Habib Shaleh, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Wujudkan Pemilih Cerdas Anti Hoax dan Fitnah, Rabu (15/3/2023) di Pasuruan, Mertoyudan, Magelang.
"Perlu dukungan semuanya untuk suksesnya Pemilu Februari 2024 dan Pilkada November 2024. Kami gandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia [Mafindo] Magelang Raya dan Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] Kabupaten Magelang, untuk edukasi kepada masyarakat,” kata Habib.
Menurutnya, kadang- kadang pelanggaran Pemilu terjadi bukan niat melanggar tetapi karena masyarakat tidak tahu jika hal itu merupakan pelanggaran. Karenanya, penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat pemilih untuk mengindentifikasi dan melawan pelanggaran pemilu.
Baca juga: Bebaskan Pilot Susi Air dari Sandera, TNI Kedepankan Negoisasi
Habib mengatakan Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk Kader Pengawas Partisipatif, Desa Anti Politik Uang (APU), Desa Pengawasan, Serta Sakha Adiyakta SMA Kota Mungkid dan SMK Ma'arif Kajoran, yang anggotanya adalah siswa Pramuka. Tujuannya adalah kegiatan tingkatkan kesadaran kolektif masyarakat pemilih untuk mengindentifikasi dan melawan hoaks.
Basis pemilu ada di data pemilih, dan ini dipastikan melalui coklit. Pramuka yang merupakan generasi muda dan meski belum terlibat kegiatan politik, mereka diminta bantuan untuk memeriksa apakah keluarganya sudah coklit.
Pengurus Mafindo Magelang Raya, Tri Mufida Nastiti, mengatakan potensi prediksi hoaks dan fitnah dengan politik identitas pada Pemilu 2024 akan menurun. Namun hoaks dengan pola mal informasi atau informasi separuh benar separuh hoaks disinyalir akan merebak.
"Masyarakat banyak yang sudah sadar belajar dari Pemilu 2018-2019, terkait dengan politik identitas, seperti menggunakan isu Agama. Adapun masyarakat yang rawan dengan hoaks adalah usia 50 tahunan, yang mana mereka merupakan imigran digital, yang mudah percaya dengan malinformasi," jelas Tri Mufida.
Ketua PWI Kabupaten Magelang, Bagyo Harsono menyampaikan perbedaan media sosial dan media masa dalam menyampaikan informasi. "Media massa lebih dapat dipertanggungjawabkan karena media masa yang resmi telah menggunakan etika Jurnalistik," tutur Bagyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement

Jenazah Kolonel Antonius Hermawan Korban Ledakan Amunisi Dibawa ke Pakem Sleman Siang Ini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Paus Leo XIV Minta Gereja Merespons Perkembangan Kecerdasan Buatan
- Pemprov Bali Akan Menolak Pengajuan SKT Ormas Preman
- PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Meluas di Kota Palu
- Jemaah Calon Haji 2025 Diinapkan Tak Sesuai Kloter, Ini Alasannya
- DPR RI Sorot Kecelakaan Tewaskan 11 Guru di Jalan Purworejo-Magelang
- Contraflow di Tol Jagorawi Dihentikan
- Jemaah Calon Haji di Makkah Tidak Dikelompokkan Berdasarkan Kloter Lagi, Ini Penjelasan Kemenag
Advertisement