Advertisement
Wakil Ketua KPK dan Rafael Alun Diduga Punya Hubungan, ICW Beri Peringatan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata untuk mendeklarasikan benturan konflik kepentingan dalam penanganan kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Desakan ICW kepada pimpinan KPK dua periode itu datang setelah diketahui bahwa kasus Rafael sudah masuk ke tahap penyelidikan, kendati belum ada kabar pasti mengenai penerbitan surat penyelidikan resminya.
Advertisement
Oleh sebab itu, ICW mendesak pihak-pihak di KPK yang memiliki afiliasi dengan Rafael untuk mendeklarasikan potensi benturan kepentingan. Alexander menjadi salah satu dari pihak-pihak yang dimaksud, lantaran latar belakang pendidikannya yakni lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) 1986.
"Berangkat dari informasi tersebut bukan tidak mungkin relasi di antara keduanya dapat memengaruhi pernyataan atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh Alex," terang Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu (15/3/2023).
Pimpinan KPK yang telah menjabat sejak era Agus Rahardjo itu diminta untuk mendeklarasikan potensi benturan kepentingannya kepada Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan KPK No. 5/2019.
Kurnia lalu menyebut bahwa Alex harus dibatasi dalam pelaksanaan tugas, terutama di bidang penindakan, apabila diirnya terbukti memiliki potensi benturan kepentingan.
"Jika kemudian dinilai oleh Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas potensi benturan kepentingan di atas faktual serta berdampak besar terhadap netralitas pekerjaan, maka Alexander harus dibatasi dalam pelaksanaan tugas, terutama di ranah penindakan," ujarnya.
Sebelumnya, kasus tersebut berpangkal dari perbuatan penganiayaan oleh anak Rafael, Mario Dandy (20), kepada David Ozora (17). Tindakannya itu membuat David berada dalam keadaan koma, dan gaya hidup mewahnya disoroti oleh publik.
Kemudian, harta kekayaan Rafael lalu menjadi topik pembicaraan setelah ditemukan tak sesuai dengan profil yakni senilai Rp56 miliar. Informasi yang viral di media sosial itu sampai di telinga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akhirnya memecat Rafael, dan KPK yang meminta klarifikasi atas LHKPN miliknya.
BACA JUGA: Merapi Masih Bergejolak, Luncurkan Tiga Kali Awan Panas
Pekan lalu, KPK menyebut telah menyepakati kasus yang menjerat mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta II itu ke penyelidikan. Kasus tersebut naik status setelah Rafael diminta untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya.
"Benar, informasi yang peroleh, dari hasil paparan Tim LHKPN KPK yang dihadiri oleh lintas Direktorat di KPK dan juga Pimpinan KPK, disepakati terkait pemeriksaan LHKPN RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan," tutur Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/3/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
Advertisement
AJARAN AGAMA: Generasi Milenial Dinilai Penting Belajar Fikih
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
- Ini Besaran Honor PPK Pilkada Serentak 2024
- Kabar Duka: Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
- Jenazah Pendiri Mustika RatuMooryati Soedibyo Akan Dimakamkan di Bogor Rabu Siang
- BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini
- Sirekap Bakal Digunakan pada Pilkada Serentak 2024
- Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
Advertisement
Advertisement