Jawa Tengah Kucurkan Rp1,1 Triliun untuk Perbaiki Jalan Rusak

Harianjogja.com, SRAGEN—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Jateng akan mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) untuk memperbaiki jalan rusak.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membeberkan Pemerintah Pusat mengucurkan DAK untuk Jateng sebesar Rp1,1 Triliun.

"Bapak ibu tidak usah khawatir diprotes warga, karena saya juga tiap hari dilapori. Nah untuk infrastruktur, kita akan dapat bantuan Rp1,1 triliun untuk membereskan di Jateng. Pengerjaannya sudah mulai dilakukan," ucap Ganjar saat Roadshow Musrenbang Pertama di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kabupaten Sragen, Senin (13/3/2023).

Dalam kegiatan itu, kepala daerah di enam wilayah pengembangan menyampaikan masalah jalan rusak. Maka dalam kegiatan, Ganjar menyampaikan kepada para kepala daerah agar fokus pada pelaksanaan penanganan infrastruktur, karena Jawa Tengah mendapat DAK sebesar Rp1,1 triliun.

Ganjar mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat itu akan digunakan untuk penanganan seluruh infrastruktur yang ada di Jawa Tengah.

"Solo Raya itu kemarin itu saya udah dikasih tahu karena apa, terkait dengan yang ada di sekitar Sragen yang banyak protes dari masyarakat ke saya itu, itu cukup banyak," ujarnya seusai acara.

Ganjar menjelaskan DAK sebesar Rp1,1 triliun akan digunakan untuk sejumlah paket kegiatan, di antaranya kegiatan preservasi ruas jalan Galeh-Ngrampal di Sragen sebesar Rp9,9 miliar.

“Lalu preservasi ruas jalan Lasem sampai dengan Sale ini di sekitar Rembang sana. Ini gede karena rusaknya lumayan parah, sekitar Rp17 miliar,” katanya.

Selain itu, juga alokasi melalui Inpres infrastruktur. Di antaranya yang sudah berjalan di paket ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer sebesar Rp108,5 miliar dengan nilai kontrak Rp97 miliar.

“Jadi beberapa ruas-ruas penting yang ini perlu kami kejar, kami komunikasi dan minta petunjuk dan bantuan dari pusat. Alhamdulillah beberapa bisa kami kerjakan,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, penanganan infrastruktur jalan sebenarnya sudah masuk dalam RPJMD baik provinsi namun daerah. Hanya saja, selama dua tahun belakang harus direalokasi untuk penanganan Covid-19.

Belum lagi, selama masa tersebut juga ditambah faktor penyebab lain. Di antaranya, hujan ekstrem, bencana dan truk over dimensi over load.

“Jadi dimensinya tinggi, loadnya tinggi dan itu membikin ya ada kontribusinya ya. Solusinya ya ditertibkan, tapi dibutuhkan keterlibatan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, terus kemudian pemilik truk. Kalau mau ngangkut lebih tinggi dari kapasitas, as-nya lebih banyak. Istilahnya multi excel, sumbunya multi jadi bisa mengamankan,” kata Ganjar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com