Advertisement
Update WNI Korban Gempa Turki-Suriah: 2 Orang Meninggal dan 1 Hilang Kontak
Warga mencari korban selamat di unit perawatan intensif rumah sakit negara Iskenderun yang runtuh setelah gempa bumi di Iskenderun, distrik Hatay, Turki, Selasa (7/2/2023). REUTERS - Benoit Tessier
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan keterangan terbaru terkait keadaan warga negara Indonesia (WNI) pasca gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki hingga Suriah, Senin (6/10/2023).
Untuk WNI yang berada di Turki, Dirjen Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan tercatat ada dua warga Indonesia yang meninggal berdasarkan informasi terbaru per Jumat (10/2/2023).
Advertisement
"Yaitu ibu dan anak," ujar Judha di Kantor Kemenlu, Jakarta Pusat. Kemenlu juga mencatat 10 warga Indonesia di Turki dan Suriah menderita luka-luka. Empat di antaranya sudah dirawat di rumah sakit setempat dan enam dievakuasi ke Kota Ankara.
"Kondisi mereka yang terluka akibat tertimpa reruntuhan dan juga patah tulang. Kondisi 10 WNI kita yang luka tersebut dalam keadaan stabil," jelas Judha.
Selain, informasi awal disebutkan ada lima warga Indonesia yang hilang kontak. Kini, empat di antaranya sudah dapat dihubungi. Sedangkan satu WNI di Kota Diyarbakır, Turki masih belum dapat dihubungi.
"Yang hilang kontak satu ibu, anak, sudah bisa kita hubungi, kondisi alat komunikasi mereka rusak. Kemudian pekerja migran kita, spa terapis, juga sudah bisa dikontak. Hingga saat ini masih ada satu lagi yang belum dapat dihubungi," ungkap Judha.
Sementara itu, untuk 116 WNI Indonesia yang tercatat ada di Suriah, semuanya tak ada yang terdampak akibat gempa. "Tidak tercatat ada warga negara kita yang menjadi korban, baik meninggal maupun luka-luka," ucap Judha.
Dia mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan logistik ke Turki dan Suriah. Menurutnya, ada lebih dari 179 paket logistik yang sudah disiapkan.
"Antara lain bahan makanan, selimut, jaket musim dingin, dan juga peralatan bayi," terang Judha.
Secara keseluruhan, informasi yang Judha terima dari pihak Turki hingga Kamis (9/2/2023), ada lebih dari 16.000 korban meninggal dan 64.000 lebih luka-luka. Serta ada 6.444 bangunan rusak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
