Advertisement
Politisi Milenial Lintas Parpol Bersatu Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Sejumlah politisi milenial lintas partai politik (parpol) dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Adanti Pradipta mengkhawatirkan lemahnya keterwakilan perempuan apabila pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup.
Advertisement
"Kalau tertutup apa jaminannya perempuan akan dipilih menjadi wakil mereka? Makanya saya lebih memilih terbuka agar bisa menyosialisasikan diri kepada rakyat," kata Adanti dalam acara diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Riyan Hidayat, Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) sebagai organisasi sayap PAN menilai sistem proporsional tertutup tidak mendukung kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya di legislatif.
"Perdebatan kita hari ini bukan soal siapa yang diuntungkan, laki-laki atau perempuan. Tapi bagaimana meletakkan bahwa kedaulatan itu milik rakyat," kata Riyan.
Sementara itu, Khairany Soraya, politisi Angkatan Muda Ka'bah (AMK) yang merupakan sayap pemuda PPP mengatakan sistem proporsional tertutup hanya akan memindahkan permainan politik uang ke dalam internal parpol.
"Kalau menurut saya seandainya sistem proporsional tertutup, itu jadinya akan ada politik uang internal. Misal, saya nyaleg, siapa yang kenal saya. Jadi akan ada, (kasak-kusuk) di internal, 'Pak saya nomor urut berapa, nih?'," ujar Soraya.
Adapun Juru Bicara PSI Dedek Prayudi berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka mendukung pertarungan yang sehat antarkontestan pemilu dalam berebut suara rakyat, sebagaimana pengalamannya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.
BACA JUGA: Tidak Ada Pembatasan, Kanwil Kemenag DIY Masih Tunggu Kuota Haji dari Kemenag RI
"Saya di pemilu lalu pernah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Puteri Komarudin (Anggota Komisi XI DPR RI), 'gimana di dapil-nya?'. Dia menceritakan perjuangannya mendekatkan diri kepada kelompok ibu-ibu, UMKM. Nah, saya enggak kebayang, gimana kalau tertutup, siapa yang akan dideketin?," katanya.
Sementara itu Ketua Umum PP AMPG Ilham Permana dalam sambutannya pada acara diskusi mengatakan sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia yang berpotensi menutup ruang bagi anak-anak muda Indonesia untuk berkontestasi dalam pemilu.
"AMPG menolak dengan tegas sistem proporsional tertutup yang bukan hanya membatasi ruang gerak karya anak muda tapi juga menghilangkan asas kedaulatan rakyat yang selama pemilu mereka langsung bisa mengenal, menilai dan pada akhirnya memilih para wakil rakyatnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement