Advertisement
15.000 Ton Beras Impor dari Vietnam Tiba Pekan Depan
Stok beras di Gudang Bulog Kanwil DKI Banten, Jakarta Utara, Jumat (13/1/2023) . - BISNIS / Ni Luh Anggela
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan impor beras sebanyak 15.000 ton dari Vietnam tiba di Indonesia mulai minggu depan. Beras itu merupakan bagian dari total 300.000 ton yang akan didatangkan dari luar negeri.
Pemerintah menargetkan total impor beras sebanyak 500.000 ton yang dibagi menjadi dua tahap, masing-masing sebanyak 200.000 ton dan 300.000 ton.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan untuk pengiriman impor tahap kedua akan dilakukan secara paralel dengan tahap pertama, lantaran beras yang masuk ke Indonesia belum genap 200.000 ton akibat faktor cuaca. Beras impor tahap pertama baru masuk sebesar 120.000 ton.
“Minggu depan itu [beras impor 15.000 ton] sudah mulai berdatangan sampai dengan nanti 28 Februari 2023,” kata Suyamto di Gudang Bulog Kanwil DKI Banten, Jumat (13/1/2023).
BACA JUGA: 60.000 Ton Beras Impor Sudah Masuk Indonesia
Dia menjelaskan pengiriman impor beras untuk tahap pertama sebanyak 200.000 ton akan selesai pada akhir Januari 2023. Adapun, untuk impor tahap kedua akan diselesaikan hingga minggu ketiga Februari 2023.
Bulog menargetkan sebanyak 300.000 ton beras impor tahap kedua sudah tiba di Indonesia sekitar Maret-April 2023 atau sebelum panen raya berlangsung.
Bulog tak melakukan impor beras sekaligus, lantaran membutuhkan waktu dalam pengiriman hingga pembongkaran. Jika terjadi penumpukan, dikhawatirkan ada peningkatan biaya, baik saat pemuatan maupun pembongkaran.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menargetkan impor beras selesai sebelum terjadinya panen raya pada Maret hingga April 2023.
Nantinya, stok beras yang ada di Bulog akan dilepas menjelang panen raya untuk stabilisasi. “Kalau ini enggak dilepas, nanti Bulog itu tahun depan akan punya stok yang tahun ini nih yang masuk. Kita enggak mau kayak begitu, kami mau ubah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Awal Tahun 2023, DPRD Kabupaten Magelang Setujui 3 Raperda
Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
Usia Pensiun Beda-Beda, Ini Dampaknya ke Klaim BPJS Ketenagakerjaan
Golkar Bantah Surya Paloh Tawarkan Duet Anies-Airlangga di Pilpres 2024
Advertisement
58 Konten Pengemis Online Kena Takedown, TikTok Paling Banyak
Transmart Milik Chairul Tanjung Kian Menyusut, Tinggal Segini Jumlahnya
Airlangga-Surya Paloh Bertemu, Bahas soal Reshuffle?
Ini 8 Penyakit Paling Banyak Menguras Duit BPJS Kesehatan
Advertisement
BUMN Siap Perkuat Industrialisasi Pangan
Resmi! Jokowi Tetapkan Gaji Kepala Otorita IKN Rp172 Juta
Muspusdirla Fasilitasi Program Cinta Tanah Air
Advertisement
HPSN 2023, Pengelolaan Sampah demi Capai Zero Emisi
Berita Pilihan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
- Jokowi dan Anies Baswedan Diduga Saling Sindir di Instagram
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Advertisement
Fokus Pengembangan Gunungkidul Beralih dari Selatan ke Utara
Advertisement
Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023
Advertisement
Berita Populer
- Awas! Ada Link Palsu Pendaftaran Kartu Prakerja
- Pembangunan Rusun di 2023 Ditarget 5.379 Unit, Termasuk untuk Pekerja IKN
- Pertimbangan Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet & Ketidakhadiran 2 Menteri Nasdem di Ratas
- Enam Kejadian Gempa Guncang Indonesia Rabu Dini Hari
- Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur Bank Indonesia, Berapa Jumlah Kekayaannya?
- 49 Siswa Madrasah Tewas Dalam Kecelakaan Kapal Terbalik di Pakistan
- Keluarga Mahasiswa UI Korban Kecelakaan Laporkan Polres Jaksel ke Ombudsman
Advertisement
Advertisement
