Advertisement
Dinilai Rugikan Masyarakat, Nasdem Tolak Kebijakan Jalan Berbayar di DKI
Jalan berbayar (ERP) di Singapura - wikipedia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan ectronic road pricing (ERP) dinilai Ketua DPP Bidang Infrastruktur Parta NasDem Okky Asokawati berpotensi merugikan masyarakat.
Okky mengatakan infrastruktur publik yang anggarannya bersumber dari masyarakat hakekatnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu rencana ERP ini merupakan ide yang kontraproduktif.
Advertisement
Jalan berbayar akan berdampak konkret kepada masyarakat yang dituntut beraktivitas di jalan, kawasan, dan waktu yang ditentukan dalam aturan jalan berbayar.
BACA JUGA : Pemprov DKI Terapkan Jalan Berbayar, Ini Daftarnya
"Misalnya, bagaimana warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," jelas Okky dalam keterangan yang dikutip JIBI/Bisnis, Kamis (12/1/2023).
Okky menyarankan untuk mengatasi kemacetan Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi agar semakin dikuatkan dan ditingkatkan.
Menurut dia, integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan gubernur sebelumnya harus semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp5.000 - Rp.19.000 untuk sekali melintas.
Rencana ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, bahwa penerapan kebijakan ERP dalam proses di DPRD DKI, yakni penyusunan raperda ERP.
BACA JUGA : Ini Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Akan Berbayar
Setelah jadi perda, lanjut Heru, kebijakan ini nantinya akan dilakukan pembahasan lagi, bisa melalui peraturan gubernur (pergub), dan bisa juga melalui keputusan gubernur (Kepgub).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bonus Atlet SEA Games Rp480 Miliar Dipastikan dari APBN
Rusia Kecam AS Sita Tanker Marinera di Laut Lepas
Efisiensi Anggaran, Belanja Kementerian-Lembaga Tetap Melonjak
Campak Serang 1.248 Warga Pamekasan, 12 Balita Meninggal
Advertisement
Panglima TNI Naikkan Pangkat Rizki Juniansyah Dua Tingkat
Kodam Udayana Jelaskan Penahanan Ayah Prada Lucky Namo
Gerindra Hormati Sikap Demokrat soal Pilkada Lewat DPRD
Menkes Targetkan RS dan Puskesmas Sumatera Pulih Maret 2026
Jaksa Ajukan Penyitaan Rumah Nadiem di Dharmawangsa
Advertisement
Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Januari
Baru 20 Persen SPPG Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Bali
Dua Korban Banjir Bandang Pulau Siau Masih Dicari
Bahlil: Tambang untuk Ormas Tetap Jalan Meski Diuji MK
Advertisement
Isu Kebocoran Data Konsumen, KAI Pastikan Proses Internal Jalan
Berita Pilihan
Advertisement
Hari Jadi ke-73, DPRD Kulonprogo Anjangsana ke Panti Asuhan
Advertisement
10 Destinasi Terfavorit di Sleman Selama Libur Nataru, Ini Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Pemda DIY Perkuat Wisata Berbasis Experience Economy
- 75 Persen Tiket Nataru Dibeli Lewat Access by KAI
- Danantara Kembangkan Kompleks Haji RI di Makkah
- Bupati Bantul: Anggaran Turun, Layanan Publik Tak Boleh Menurun
- Peneliti UGM Kaji Sistem Produksi Kerbau Berbasis Lokal
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY, Kamis 8 Januari 2026
- Super Flu H3N2 Mengintai Jogja, Dinkes Minta Warga Waspada
Advertisement
Advertisement
