Advertisement
Dinilai Rugikan Masyarakat, Nasdem Tolak Kebijakan Jalan Berbayar di DKI
Jalan berbayar (ERP) di Singapura - wikipedia
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan ectronic road pricing (ERP) dinilai Ketua DPP Bidang Infrastruktur Parta NasDem Okky Asokawati berpotensi merugikan masyarakat.
Okky mengatakan infrastruktur publik yang anggarannya bersumber dari masyarakat hakekatnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu rencana ERP ini merupakan ide yang kontraproduktif.
Advertisement
Jalan berbayar akan berdampak konkret kepada masyarakat yang dituntut beraktivitas di jalan, kawasan, dan waktu yang ditentukan dalam aturan jalan berbayar.
BACA JUGA : Pemprov DKI Terapkan Jalan Berbayar, Ini Daftarnya
"Misalnya, bagaimana warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," jelas Okky dalam keterangan yang dikutip JIBI/Bisnis, Kamis (12/1/2023).
Okky menyarankan untuk mengatasi kemacetan Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi agar semakin dikuatkan dan ditingkatkan.
Menurut dia, integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan gubernur sebelumnya harus semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp5.000 - Rp.19.000 untuk sekali melintas.
Rencana ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE). Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, bahwa penerapan kebijakan ERP dalam proses di DPRD DKI, yakni penyusunan raperda ERP.
BACA JUGA : Ini Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Akan Berbayar
Setelah jadi perda, lanjut Heru, kebijakan ini nantinya akan dilakukan pembahasan lagi, bisa melalui peraturan gubernur (pergub), dan bisa juga melalui keputusan gubernur (Kepgub).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sejumlah Bangunan hingga Jembatan Rusak Akibat Gempa M6,6 Melanda Nabire Papua
Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas Tahun Ini
Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
Transjakarta Tabrak Kendaraan dan Ruko, 6 Orang Luka-luka
Advertisement
Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Advertisement
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Berita Pilihan
- Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Nabire, Jaringan Internet Alami Gangguan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Advertisement
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
- Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
- Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Advertisement
