Advertisement
Lusa, DPR Bakal Sahkan Provinsi Papua Barat Daya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Papua Barat Daya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (17/11/2022) lusa.
"Saya mendapat informasi terakhir, komunikasi dengan pimpinan DPR, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR], rencananya besok tanggal 17 [November 2022, RUU Papua Barat Daya disahkan]," ujar Doli kepada awak media di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Advertisement
Dia mengatakan, DPR ingin segera mensahkan provinsi baru terbaru agar tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 tak terganggu.
Doli menjelaskan, penambahan provinsi baru akan berdampak pada jumlah anggota DPR dan daerah pemilihan (dapil). Oleh sebab itu, Provinsi Papua Barat Daya harus segera diselesaikan agar dapat segera diatur dalam Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pemilu yang akan diterbitkan.
"Ini berkaitan dengan ini tadi, soal Perppu [Pemilu] ini. Makin lama kami memparipurnakan itu [RUU Papua Barat Daya], makin lama makin berlarut larut, dan itu kalau makin lama akan mengganggu tahapan pemilu," ucapnya.
BACA JUGA: Mirip Artis Drakor! 10 Potret Mempesona Istri Presiden Korsel saat di Bali
Pengesahan Perppu Pemilu tersebut dijadwalkan paling lama diterbitkan pemerintah paling lambat Desember 2022.
Doli menjelaskan, pemerintah belum menerbitkan Perppu Pemilu karena menunggu DPR mengesahkan RUU Papua Barat Daya. Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah dapat sekaligus mengatur tentang jumlah anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota dan provinsi di empat provinsi baru Papua.
"Pemerintah ingin ini semua satu paket antara Papua, tiga yang sudah disahkan [Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan], sama Papua Barat Daya. Satu paket, semua hal. Jadi pemerintah tidak ingin ada dua kali pekerjaan berkaitan dengan Perppu. Susun dulu tiga, kemudian menunggu Papua Barat Daya Baru dibahas lagi," jelasnya.
Dia juga mengungkap, ada lima isu yang akan diatur dalam Perppu Pemilu nantinya. Pertama, terkait dengan penambahan anggota DPR dampak penambahan provinsi baru di Papua.
Kedua, penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil), yang juga dampak penambahan provinsi baru di Papua. Ketiga, soal masa jabatan KPU di daerah yang ingin diserentakkan.
Keempat, terkait dengan waktu penetapan daftar calon tetap dengan waktu kampanye. Kelima, soal nomor urut partai politik yang tak perlu diubah, mengikuti Pemilu 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement