Prabowo Minta Tak Ada Lagi Mark Up Anggaran Alutsista
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertahanan, TNI dan industri pertahanan agar tidak boleh lagi ada penggelembungan anggaran alias "mark up" pengadaan alat utama sistem persenjataan.
BACA JUGA : Prabowo Sebut Anggaran Pembelian Alutsista Capai Rp1,7 Kuadriliun
Advertisement
"Saudara-saudara sekalian mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI," kata dia, dalam sambutannya pada acara Seminar Nasional "Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan" di Gedung Puri Ardhya Garini, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (8/11/2022).
Menurut dia, tidak boleh lagi ada praktek "mark up" gila-an karena "mark up" adalah mencuri uang rakyat. Termasuk, memanipulasi pengadaan suku cadang.
"Saya mohon semua kalangan. Apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara bangsa, rakyat dan anak buah," kata dia dalam tekanan suara yang keras, di hadapan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI AU.
Ia menegaskan, bila ditemukan ada oknum yang me-"mark up" maka orang itu pasti terus diburu.
"Kalau ada di jaman saya sebagai menhan, saya akan mengejar. Saya juga ingatkan semua industri pertahanan tugasmu adalah tugas vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara. Kalau ada direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, kan kita kejar sampai dimana. Ini peringatan dari saya tapi ini harapan yang saya ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita," kata dia.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pepatah dari Kekaisaran Ottoman. "Tidak ada negara kuat tanpa tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa perekenomian yang baik yaitu kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia, tidak ada rakyat yang bahagia tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih".
"Saudara-saudara itu pelajaran yang harus kita simak, semua pemangku kepentingan, marilah kita memberi pemerintahan yang bersih di lingkungan kita masing-masing. Setiap komandan, setiap direktur, setiap kepala badan agar melaksanakan tugas suci untuk rakyat dan bangsa sebaik-baiknya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Rem Blong, Truk Tronton Sejumlah Kendaraan di Slipi, Satu Orang Meninggal Dunia
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Advertisement
Perhatian! Trans Jogja Ubah Jam Operasional pada Hari Pencoblosan Pilkada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Komdigi Kembali Takedown 21.456 Konten Judi Online
- Pemenuhan Hak Anak Dinilai Belum Jadi Perioritas di Pilkada
- Polisi Kembali Panggil Eks Ketua KPK Firli Bahuri untuk Diperiksa di bareskrim Polri
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Serahkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
- Aset Kasus Judi Online Komdigi Senilai Rp167 Miliar Disita Polisi, Ini Rinciannya
- Viral, Siswa SMKN di Semarang Meninggal Dunia Diduga Ditembak Polisi
- Transfer Tahanan Mary Jane, Menteri Supratman Sebut Prabowo Sudah Berikan Lampu Hijau
Advertisement
Advertisement