Advertisement

Kemenaker Masih Godok UMP 2023

Newswire
Jum'at, 28 Oktober 2022 - 16:07 WIB
Jumali
Kemenaker Masih Godok UMP 2023 Aksi Topo Pepe yang digelar sejumlah buruh di DIY, Senin (2/11/2020), guna memprotes kenaikan UMP 2021 yang dinilai tidak wajar-Harian Jogja - Hafit Yudi Suprobo

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan bahwa proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 dan kabupaten/kota (UMK) masih berlangsung hingga saat ini.

"Sementara ini masih digodok. Belum ditetapkan," katanya ketika ditemui saat Festival Pelatihan Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

BACA JUGA : Serikat Buruh Jogja Nilai Upah Layak untuk UMK Jogja 2023 Rp4,2 Juta

Menurutnya, para pemangku kepentingan ketenagakerjaan masih menjalani proses yang diperlukan sebelum dilakukan penetapan UMP dan UMK.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Rekomendasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan untuk penetapan, juga paling lambat diterima oleh Dewan Pengupahan Nasional pada 7 November 2022.

UMP 2023 juga akan ditetapkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Segera selesai, sebelum November ini. Pasti ada kenaikan, persentasenya sesuai dengan inflasi," katanya.

Advertisement

Inflasi merupakan salah satu komponen dalam penetapan UMP bersama dengan beragam faktor lain termasuk pertumbuhan ekonomi.

Terkait hal itu, Wamenaker Afriansyah meminta pemahaman dari para pemangku kepentingan ketenagakerjaan mengingat proses penetapan UMP dan UMK yang masih berlangsung sampat saat ini.

Penetapan UMP dan UMK Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa aspirasi pekerja serta pengusaha didengar dalam proses penetapan UMP serta UMK 2023 yang akan dilakukan November 2022.

Advertisement

Dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (20/10) lalu, Menaker menuturkan telah meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk pekerja dan pengusaha.

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Piala Dunia 2022

Advertisement

alt

Tekan Kenaikan Harga Jelang Nataru, Ini yang Dilakukan Disdag Gunungkidul

Gunungkidul
| Jum'at, 09 Desember 2022, 19:17 WIB

Advertisement

alt

Liburan di DIY saat Akhir Tahun? Fam Trip di Lokasi-Lokasi Ini Layak Dicoba

Wisata
| Jum'at, 09 Desember 2022, 16:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement