Sekda Boyolali Persilakan Wartawan Bikin Berita Jelek, Asal...

Harianjogja.com, BOYOLALI-Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Masruri, mempersilakan wartawan membuat berita jelek asal ditulis berdasarkan fakta.

“Tulis saja kalau memang fakta. Kalau Anda beritakan itu jelek dan fakta, kami bisa membangun,” ujarnya dalam Workshop Pengelolaan Kemitraan Media Massa dalam acara Press Tour Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dikutip dari Solopos.com-jaringan Harianjogja.com, Jumat (30/9/2022). 

Ia mencontohkan jika ada pemberitaan orang sakit di daerah terpencil dan belum diketahui Pemkab, maka hal tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Boyolali.

Masruri juga mengatakan kemitraan Pemkab dengan wartawan juga terbuka, sehingga Pemkab dapat diajak berkomunikasi apabila terjadi sesuatu.

Baca juga: Krisis Pangan Terjadi di Banyak Negara, Jokowi Bersyukur karena Masyarakat Indonesia Masih Bisa ke Restoran

Sekda Masruri juga meminta wartawan untuk dapat memberitakan hal-hal yang baik di Boyolali. “Kami terbuka dengan apa yang diberitakan, baik atau buruk yang penting jelas dan tidak membuat fitnah. Nek apik yo diomongke apik, nek elek diomongke elek. Ojo sampai elek diomongke apik, nek diomongke apik repot, nanti tidak bisa berbenah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Probolinggo, Wahyu Hidayat, mengatakan Pemerintah Kota Probolinggo memiliki slogan sebesar apapun sebuah kegiatan dan tanpa publikasi tidak ada gunanya.

Maka dari itu, ia menegaskan peran sinergitas antara pemerintah daerah dengan media. Wahyu kemudian juga meminta peran pers untuk memberitakan berimbang suatu kejadian.

“Jadi untuk memberitakan kejadian, yang pertama memang yang disampaikan terkait tragedinya. Yang kedua terkait penanganannya. Jadi yang diangkat bukan hanya tragedinya saja,” kata dia.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan wartawan adalah jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, ia menyebut wartawan adalah penyeimbang informasi, sehingga berbagai informasi dari pemerintah daerah yang diterima masyarakat seimbang atau tidak bias, dapat mengena, dan tidak menimbulkan kegaduhan.

Wahyu juga mengatakan di era digitalisasi, siapapun bisa menjadi wartawan dengan media sosial. Namun, ia mengatakan informasi yang tersebar lewat media sosial biasanya masih belum lengkap dan tidak berpedoman pada kode etik wartawan.

“Profesi wartawan pasti ada kode etik, sedangkan masyarakat biasa begitu mendengar sedikit informasi langsung diunggah di media sosial. Itulah yang menjadi perbedaan dengan wartawan profesional,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Solopos