Advertisement
Tolak RUU Sisdiknas, 1.000 Pemimpin Kampus Swasta di Indonesia Demo di Istana 27 September 2022
Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi swasta menyelesaikan pembuatan mural di terowongan Jalan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Pembuatan mural tersebut dalam rangka untuk menyemarakan HUT DKI Jakarta ke-492. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) akan menggelar demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) pada 27 hingga 29 September 2022. Unjuk rasa ini setidaknya akan diikuti oleh 1.000 pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
"Aptisi akan menggelar aksi pada 27-29 September. Rencana lokasi titik kumpul di Istana Negara dan gedung Kemendikbudristek," tutur Ketua Aptisi Budi Djatmiko kepada Bisnis.com, Senin (19/9/2022).
Advertisement
Budi menerangkan, keputusan untuk menjalankan aksi penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh isi RUU Sisdiknas yang dianggap telah mengecam pendidikan berbasis agama serta serfikasi guru dan dosen di Indonesia.
Dia menjelaskan, bahwa pihaknya telah membuka pintu diskusi yang seluas-luasnya dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, tak sekalipun pemerintah berkeinginan untuk menjawab tawaran yang disampaikan oleh Aptisi.
BACA JUGA: Dewan Pendidikan DIY: Harusnya Ada Pilihan Tak Memberikan Sumbangan di SMKN 2 Jogja
"Aptisi mengutamakan dialog, tetapi pihak pemerintah tidak pernah mengajak kami untu diskusi. Bohong besar kalau dikatakan organisasi pendidikan diajak dialog," kata Budi.
Selain menolak RUU Sisdiknas, Budi juga meminta pemerintah untuk dapat segera membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang dianggap menjadi lembaga yang hanya berorientasi pada bisnis.
Berikut 6 tuntutan Aptisi dalam aksi massa 27-29 September 2022:
1. Hentikan RUU Sisdiknas yang bersifat sangat liberal.
2. Bubarkan LAM-PT yang berorientasi bisnis
3. Bubarkan komite ujikom yang tidak sesuai dengan UU dan kembalikan ke Perguruan Tinggi (PT)
4. Lakukan audit kinerja penggabungan PTS yang tak kunjung selesai dan perijinan program studi yang sangat lambat. Hal ini merugikan PTS
5. Naikkan KIP untuk PTS kecil dan transparan dalam pembagian
6. Bubarkan uji mandiri PTN yang dinilai dapat menjadi celah korupsi rektor PTN dan merugikan PTS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Puncak Gerhana Bulan Total Terjadi di Denpasar Bali pada Senin 8 September
Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya, Polisi Tetapkan 12 Tersangka
Selama Agustus 2025, 15 Jurnalis Dibunuh Israel
DPRD Jatim Coret Anggaran Perjalanan Luar Negeri Senilai Rp19 Miliar
Advertisement
Meski Tunjangan Dipangkas, Anggota DPR Tetap Terima Dana Pensiun
Israel Gempur Gedung Hunian Pengungsi di Barat Kota Gaza
Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang, Bila Kalah di MA
Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
Advertisement
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya
Amerika Serikat Beli 2 Juta Dosis Obat HIV untuk Bantuan
43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
Advertisement
DPR RI Akhirnya Resmi Batalkan Tunjangan Rumah
Berita Pilihan
- Puncak Gerhana Bulan Total Terjadi di Denpasar Bali pada Senin 8 September
- Israel Gempur Gedung Hunian Pengungsi di Barat Kota Gaza
- Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang, Bila Kalah di MA
- Lalai Membayar Pajak Properti, Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur
- Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
Advertisement
Libur Panjang Akhir Pekan, Litto Jogja Diserbu Wisatawan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kementerian Komdigi Ajukan Inisiatif Rancangan Prepres tentang AI
- Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Hebron Palestina Diawasi Ketat Israel
- Hotman Paris: Nadiem Makarim Tak Terima Uang Chromebook
- Di AS, Departemen Pertahanan Segera Diubah Jadi Departemen Perang
- Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Berlanjut Hari Ini
- Anggota Badan Intelijen Strategis TNI Ditangkap Brimob, Ini Kronologinya
- BEM SI Tetap Akan Lanjutkan Demo, Tunggu Situasi Kondusif
Advertisement
Advertisement
