Advertisement
Tolak RUU Sisdiknas, 1.000 Pemimpin Kampus Swasta di Indonesia Demo di Istana 27 September 2022
Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi swasta menyelesaikan pembuatan mural di terowongan Jalan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Pembuatan mural tersebut dalam rangka untuk menyemarakan HUT DKI Jakarta ke-492. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) akan menggelar demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) pada 27 hingga 29 September 2022. Unjuk rasa ini setidaknya akan diikuti oleh 1.000 pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
"Aptisi akan menggelar aksi pada 27-29 September. Rencana lokasi titik kumpul di Istana Negara dan gedung Kemendikbudristek," tutur Ketua Aptisi Budi Djatmiko kepada Bisnis.com, Senin (19/9/2022).
Advertisement
Budi menerangkan, keputusan untuk menjalankan aksi penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh isi RUU Sisdiknas yang dianggap telah mengecam pendidikan berbasis agama serta serfikasi guru dan dosen di Indonesia.
Dia menjelaskan, bahwa pihaknya telah membuka pintu diskusi yang seluas-luasnya dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, tak sekalipun pemerintah berkeinginan untuk menjawab tawaran yang disampaikan oleh Aptisi.
BACA JUGA: Dewan Pendidikan DIY: Harusnya Ada Pilihan Tak Memberikan Sumbangan di SMKN 2 Jogja
"Aptisi mengutamakan dialog, tetapi pihak pemerintah tidak pernah mengajak kami untu diskusi. Bohong besar kalau dikatakan organisasi pendidikan diajak dialog," kata Budi.
Selain menolak RUU Sisdiknas, Budi juga meminta pemerintah untuk dapat segera membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang dianggap menjadi lembaga yang hanya berorientasi pada bisnis.
Berikut 6 tuntutan Aptisi dalam aksi massa 27-29 September 2022:
1. Hentikan RUU Sisdiknas yang bersifat sangat liberal.
2. Bubarkan LAM-PT yang berorientasi bisnis
3. Bubarkan komite ujikom yang tidak sesuai dengan UU dan kembalikan ke Perguruan Tinggi (PT)
4. Lakukan audit kinerja penggabungan PTS yang tak kunjung selesai dan perijinan program studi yang sangat lambat. Hal ini merugikan PTS
5. Naikkan KIP untuk PTS kecil dan transparan dalam pembagian
6. Bubarkan uji mandiri PTN yang dinilai dapat menjadi celah korupsi rektor PTN dan merugikan PTS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Tempat Pembuangan Sampah Terbuka di Indonesia Ditutup Paksa Pemerintah
Advertisement
Visualisasi Jalan Salib di Gereja Ini Kental dengan Sentuhan Budaya Jawa
Impor Pangan dari AS Dijamin Tidak Mengganggu Program Swasembada
Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Cek Syarat dan Ketentuannya
Kondisi Lalin di Tanjung Priok Masih Padat Akibat Aktivitas Bongkar Muat
Advertisement
Potensi Gempa Besar di Provinsi Sumatera Barat Tinggi, Ini Pesan BMKG
Ini Pesan Kemenag bagi Umat Kristiani di Hari Paskah 2025
KPK Fasilitasi Tahanan untuk Mengikuti Ibadah Jumat Agung dan Paskah 2025
Advertisement
Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
Berita Pilihan
- Guru Ngaji di Pondok Pesantren Tulungagung Ditangkap Polisi, Diduga Cabul kepada Santri
- Januari-Awal April 2025, KSPN Catat Ada 23.000 Pekerja Kena PHK
- LG Batal Investasi di Proyek Baterai Nikel RI
- PPATK: Perputaran Uang Transaksi Judi Online Bisa Capai Rp1.200 Triliun
- KPK Jelaskan Soal Motor Ridwan Kamil yang Disita dan Titip Rawat
Advertisement
Empat Bangunan SMP yang Rusak di Bantul Bakal Diperbaiki Tahun Ini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Segera Digelar, Mendagri Siapkan Skenario
- Perayaan Tri Hari Suci Paskah, Gereja Katedral Jakarta Ajak Umat Tingkatkan Kepedulian
- Terkait Kasus Suap CPO, Istri Hakim Agam Syarif Diperiksa Kejaksaan Agung
- Berlaku 19 April 2025, Segini Tarif Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan
- Harimau Jawa Tidak Mungkin Masih Ada Saat Ini, Begini Penjelasan Ahli
- Kementerian PKP Serahkan Peta Jalan Pembangunan 3 Juta Rumah ke DPR
- Keluarga Korban TPPO yang Meninggal di Kamboja Lapor ke Polda Metro Jaya
Advertisement
Advertisement
