Advertisement
Sindiran Pedas AHY ke Jokowi Soal BLT: Dulu Dihina, Sekarang?
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir program bantuan langsung tunai (BLT) yang kini jadi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
AHY mengatakan dahulu banyak lawan politik politik menghina BLT zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dirasa menghamburkan uang. Namun kini, kebijakan BLT ala rezim SBY justru menjadi jurus Jokowi untuk menahan laju inflasi.
Advertisement
Dia pun mengatakan, pemerintahan saat ini tak perlu malu-malu untuk mengakui untuk melanjutkan BLT rezim SBY.
"Sekarang BLT? Its okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan kan enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu juga," jelasnya.
Oleh sebab itu, AHY tak setuju jika dikatakan BLT hanya kebijakan untuk menghamburkan uang. Menurutnya, BLT merupakan cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin.
BACA JUGA: Ini Alasan Pemkot Jogja Batalkan Izin Hotel dan Apartemen
"Dibilang kita tak punya cara lain. Padahal itu lah [BLT] cara yang bijak sana untuk membantu rakyat miskin. Betul?" ujarnya.
Selain BLT, AHY mengklaim pemerintahan SBY sukses mengatasi masalah kemiskinan dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengeluarkan kebijakan yang rah lingkungan.
Sebagai informasi, Rapimnas Demokrat 2022 diselenggarakan selama dua hari di Jakarta Convention Center, yang dimulai pada hari ini, Kamis (15/9/2022). Rapimnas diikuti sekitar 3.000 kader partai, termasuk AHY dan SBY sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
