Advertisement
RUU Sisdiknas, Seluruh Kampus Negeri Berbadan Hukum

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia berubah status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) paling lambat 8 tahun setelah Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) disahkan.
Ketetapan tersebut mengacu pada Pasal 41 RUU Sisdiknas yang sebelumnya telah dipublikasikan pada Agustus 2022.
Advertisement
Adapun, Pasal 41 berbunyi "Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang tidak berbentuk perguruan tinggi negeri badan hukum saat undang-undang ini diundangkan menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lama 8 (delapan) tahun sejak undang-undang ini diundangkan” dikutip dari draf RUU Sisdiknas, Rabu (7/9/2022).
Sementara itu, mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 88 Tahun 2014, PTNBH disebutkan sebagai bentuk perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom.
Universitas yang telah menyandang status PTNBH akan mendapatkan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan di tingkat pendidikan tinggi, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
Meskipun telah ditetapkan sebagai subjek hukum otonom, PTNBH masih akan mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanjar negara (APBN).
BACA JUGA: Kawasan Aerotropolis Kulonprogo Dilirik Investor Kanada
Ketentuan tersebut tertulis dalam PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH.
Mengacu pada Pasal 5 PP Nomor 26 Tahun 2015, bantuan pendanaan yang didapatkan oleh PTNBH nantinya akan dialokasikan kepada pembiayaan operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, serta biaya pengembangan.
Lebih lanjut, PTN yang ingin melakukan perubahan status menjadi PTNBH harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan yang meliputi: kemampuan PTN untuk menyelenggarakan Tridharma PTN yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Diplomat RI di Peru Meninggal Seusai Ditembak Orang Tak Dikenal
- Dukung Demo di Indonesia, WNI di AS dan Australia Gelar Aksi Solidaritas
- Polres Indramayu Amankan 58 Orang Perusuh
- Mulai Anarkistis, Polisi Bubarkan Aksi Demonstrasi di Gorontalo
- Kapolri Buru Aktor Intelektual dan Penyokong Dana Demo Anarkistis
Advertisement

Siap-siap, Jogja Book Fair Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
Advertisement

Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Belasan Personel Dikerahkan Cari Heli Hilang Kontak
- Ojol Dikeroyok Demonstran hingga Tewas, Keluarga Tuntut Keadilan
- Ini Jadwal Sidang Etik 7 Brimob Tabrak Ojol hingga Tewas
- PDIP Minta Maaf Terkait Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Disorot Publik
- Intelijen TNI Ditangkap Brimob, Begini Respons Wakil Panglima
- Polri Bantah Narasi 7 Personel Brimob Penabrak Ojol Adalah Napi
- KPK Periksa Eks Menag Yaqut dan Ketum Travel Haji Umrah
Advertisement
Advertisement