Advertisement
Driver Tolak Tarif Baru Ojek Online, Ini Alasannya
Warga mengorder ojek online di Jakarta. Bisnis - Abdurahman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia menolak aturan terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan penyesuaian terbaru tarif ojek online yang siap berlaku 10 September 2022.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono menuturkan penolakan tersebut lantaran masih ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan tuntutan awal. Terutama, ada dua poin utama sebagai alasan.
"Selagi masih ada waktu pemberlakuan efektif tarif ojek daring per 10 September 2022 kami harap regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat merevisi kembali," ujarnya, Rabu (7/9/2022).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Dia menjelaskan dua tuntutan dari asosiasi yang telah disampaikan tetapi belum terakomodasi adalah pertama, Kemenhub memberikan wewenang kepada regulator tingkat provinsi untuk mengkaji, merumuskan dan menerbitkan tarif ojek daring dengan melibatkan stakeholder dan asosiasi pada tingkat provinsi. Alhasil, langkah ini bisa menghilangkan sistem zonasi yang diberlakukan pada saat ini.
BACA JUGA: Resmi, Pemerintah Naikkan Tarif Ojol Sampai 13 Persen. Ini Rincian Tarif Terbaru
Kedua adalah terkait dengan besaran biaya sewa aplikasi. Asosiasi sepakat dengan rekan-rekan pengemudi seluruh Indonesia sebesar maksimal 10%.
Menurutnya, dengan besaran tarif baru yang ditetapkan apabila besaran biaya sewa aplikasi lebih dari 10% tetap merugikan pendapatan pengemudi ojek daring.
"Jadi besaran biaya sewa aplikasi maksimal 10 persen ini juga harusnya dicantumkan dalam regulasi agar dapat dilaksanakan oleh seluruh perusahaan aplikasi," ujar dia.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
Top 7 News Harianjogja.com Kamis, 29 September 2022
Advertisement
PKK Kabupaten Magelang Didorong Bersinergi dengan Ekowisata
Menteri ATR Mengklaim Jogja Bebas Mafia Tanah
Kejari Purwokerto Tangkap Buronan Kejati Maluku Utara
PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
8 Provinsi Dinyatakan Bebas Rabies, Salah Satunya DIY
Advertisement
Jembatan Ganefo Demak Rampung Dibangun, Oktober Operasional Penuh
Kemenkumham DIY Kenalkan Karya Intelektual lewat Program DJKI Mengajar
Jokowi Bakal Sebar Bansos Lagi, kalau....
Aqua Klaten Diganjar Penghargaan Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
Advertisement
Bekas Perkara Penembakan Brigadir J Lengkap, Mahfud MD: Ayo Terus Kawal!
Berita Pilihan
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
- Tinggi 160 Cm Boleh Daftar, Cek Syarat Lengkap Jadi Taruna
Advertisement
Lakukan PKM, Tim UAD Dukung Program Indonesia Bebas Stunting
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tak Cuma UU PDP yang Disahkan, Literasi Digital Masyarakat Juga Perlu Ditingkatkan
- Hary Tanoe Bentuk Akademi untuk Tingkatkan Kualitas Politikus
- Tok! Program Kompor Listrik Dibatalkan
- Shopee Kembali PHK Karyawan, Sekarang Giliran di Thailand
- PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
- Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Sambo
- Buntut Larangan Jilbab, 76 Orang Tewas dalam Unjuk Rasa di Iran
Advertisement
Advertisement
