Advertisement
Driver Tolak Tarif Baru Ojek Online, Ini Alasannya
Warga mengorder ojek online di Jakarta. Bisnis - Abdurahman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia menolak aturan terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan penyesuaian terbaru tarif ojek online yang siap berlaku 10 September 2022.
Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono menuturkan penolakan tersebut lantaran masih ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan tuntutan awal. Terutama, ada dua poin utama sebagai alasan.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
"Selagi masih ada waktu pemberlakuan efektif tarif ojek daring per 10 September 2022 kami harap regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan dapat merevisi kembali," ujarnya, Rabu (7/9/2022).
Dia menjelaskan dua tuntutan dari asosiasi yang telah disampaikan tetapi belum terakomodasi adalah pertama, Kemenhub memberikan wewenang kepada regulator tingkat provinsi untuk mengkaji, merumuskan dan menerbitkan tarif ojek daring dengan melibatkan stakeholder dan asosiasi pada tingkat provinsi. Alhasil, langkah ini bisa menghilangkan sistem zonasi yang diberlakukan pada saat ini.
BACA JUGA: Resmi, Pemerintah Naikkan Tarif Ojol Sampai 13 Persen. Ini Rincian Tarif Terbaru
Kedua adalah terkait dengan besaran biaya sewa aplikasi. Asosiasi sepakat dengan rekan-rekan pengemudi seluruh Indonesia sebesar maksimal 10%.
Menurutnya, dengan besaran tarif baru yang ditetapkan apabila besaran biaya sewa aplikasi lebih dari 10% tetap merugikan pendapatan pengemudi ojek daring.
"Jadi besaran biaya sewa aplikasi maksimal 10 persen ini juga harusnya dicantumkan dalam regulasi agar dapat dilaksanakan oleh seluruh perusahaan aplikasi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
7 Suporter Persita Tangerang Jadi Tersangka Perusakan Bus Persis Solo
Sah! PKS Deklarasi Anies Baswedan Capres 24 Februari Mendatang
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe hingga 40 Hari, Ini Alasannya...
Pemerintah Bakal Gelontorkan 450.000 Ton Migor Setiap Bulan hingga April
Advertisement
Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Polisi Gelar Olah TKP Ricuh Demo Aremania, 13 Orang Diperiksa Intens
Ini Jejak Karier Sosok Purnawirawan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI
Ini Peta Desa di Magelang Terdampak Tol Jogja Bawen
Tiga Kali Gempa di Laut Selatan dalam Sehari, Begini Kata BMKG
Advertisement
Kemenlu Panggil Dubes Swedia untuk Sampaikan Kecaman Pembakaran Al-Quran
BPS Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasannya!
Zelensky Desak Agar Rusia Tidak Dibolehkan Ikut Olimpiade Paris 2024
Advertisement
Beroperasi Lagi Bulan Depan, Simak Cara Beli Tiket Kereta Panoramic
Berita Pilihan
- Cerita Mbak Niken Klaten Hilang 2 Bulan: Motor Dibawa Cowok, Pulang Naik Ojek
- BPS Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasannya!
- Resmi Jadi Wali Kota Semarang, Ini Profil Hevearita Gunaryanti Rahayu
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
- Klaten Tetap Tolak Jalan Tol Lingkar Luar Solo
Advertisement
Kraton Tetap Tak Mau Melepaskan Tanah Desa untuk Tol Jogja, Ini Penjelasan Pemda DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Banyak Kantor dan Ruko Kosong Dijual di Jakarta
- Ini Penyebab Kasus Pencucian Uang Tahun 2022 Naik Signifikan
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
- Pengamat: Reshuffle Kabinet Tak Akan Pengaruhi Konstelasi Politik Nasional
- Cerita Jokowi saat Rapat Putuskan Lockdown Atau Tidak di Awal Pandemi
- Waspada! Pembobol Rekening Berkedok Tagihan BPJS Kesehatan
- Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat & Studi Banding, Ini Klarifikasi Menpan RB
Advertisement
Advertisement
