Advertisement
Alasan PKS Walk Out Sebelum Sri Mulyani Berpidato di Rapat Paripurna DPR
Anggota PKS walk out sebelum penyampaian pidato pemerintah oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/9/2022). - JIBI/Ni Luh Angela
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan akan sangat memberatkan masyarakat. Apalagi, ekonomi Indonesia baru bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Advertisement
Anis menyampaikan PKS sebelumya telah menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mencari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM.
Selain itu, menurut dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah tak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM.
"Lihat dong di lapanganya, pemerintah tidak boleh bermain wacana angka-angkanya sendiri. Lihat dong di lapangannya, bagaimana rakyat, angkutan umum, angkutan online, dna usaha-usaha kecil juga mulai berteriak bahwa ini sangat berat untuk mereka tanggung. Dan BLT tadi tidak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM," kata Anis di Kompleks Parlemen, Selasa (6/9/2022).
Dia juga menuturkan, jika alasan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah karena salah sasaran, ini merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Berarti ini memang harus ada perbaikan-perbaikan. BBM harus dibatalkan kenaikannya. Kita minta pemerintah mengelola anggaran itu. Terserah bagaimana caranya tapi jangan ambil jalan pintas," tegas dia.
Sebagaimana diketahui, fraksi PKS memutuskan walk out dari Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan 1 2022-2023 yang digelar hari ini, Selasa (6/9/2022), sebagai bentuk penolakan terhadap naiknya harga BBM. PKS walk out sebelum Menteri Keuangan menyampaikan pidato resmi dari pemerintah.
Aksi walk out tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto dan diikuti oleh seluruh fraksi PKS, sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
Polisi Meninggal Dunia dengan Luka Tembak, Jenazah Korban Ditemukan di Mobil
Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
Advertisement
Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
- Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Advertisement
Advertisement
