Advertisement
Alasan PKS Walk Out Sebelum Sri Mulyani Berpidato di Rapat Paripurna DPR
Anggota PKS walk out sebelum penyampaian pidato pemerintah oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/9/2022). - JIBI/Ni Luh Angela
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan akan sangat memberatkan masyarakat. Apalagi, ekonomi Indonesia baru bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Advertisement
Anis menyampaikan PKS sebelumya telah menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mencari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM.
Selain itu, menurut dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah tak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM.
"Lihat dong di lapanganya, pemerintah tidak boleh bermain wacana angka-angkanya sendiri. Lihat dong di lapangannya, bagaimana rakyat, angkutan umum, angkutan online, dna usaha-usaha kecil juga mulai berteriak bahwa ini sangat berat untuk mereka tanggung. Dan BLT tadi tidak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM," kata Anis di Kompleks Parlemen, Selasa (6/9/2022).
Dia juga menuturkan, jika alasan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah karena salah sasaran, ini merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Berarti ini memang harus ada perbaikan-perbaikan. BBM harus dibatalkan kenaikannya. Kita minta pemerintah mengelola anggaran itu. Terserah bagaimana caranya tapi jangan ambil jalan pintas," tegas dia.
Sebagaimana diketahui, fraksi PKS memutuskan walk out dari Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan 1 2022-2023 yang digelar hari ini, Selasa (6/9/2022), sebagai bentuk penolakan terhadap naiknya harga BBM. PKS walk out sebelum Menteri Keuangan menyampaikan pidato resmi dari pemerintah.
Aksi walk out tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto dan diikuti oleh seluruh fraksi PKS, sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
