Advertisement
Alasan PKS Walk Out Sebelum Sri Mulyani Berpidato di Rapat Paripurna DPR
Anggota PKS walk out sebelum penyampaian pidato pemerintah oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/9/2022). - JIBI/Ni Luh Angela
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan akan sangat memberatkan masyarakat. Apalagi, ekonomi Indonesia baru bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Anis menyampaikan PKS sebelumya telah menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mencari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM.
Selain itu, menurut dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah tak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM.
"Lihat dong di lapanganya, pemerintah tidak boleh bermain wacana angka-angkanya sendiri. Lihat dong di lapangannya, bagaimana rakyat, angkutan umum, angkutan online, dna usaha-usaha kecil juga mulai berteriak bahwa ini sangat berat untuk mereka tanggung. Dan BLT tadi tidak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM," kata Anis di Kompleks Parlemen, Selasa (6/9/2022).
Dia juga menuturkan, jika alasan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah karena salah sasaran, ini merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Berarti ini memang harus ada perbaikan-perbaikan. BBM harus dibatalkan kenaikannya. Kita minta pemerintah mengelola anggaran itu. Terserah bagaimana caranya tapi jangan ambil jalan pintas," tegas dia.
Sebagaimana diketahui, fraksi PKS memutuskan walk out dari Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan 1 2022-2023 yang digelar hari ini, Selasa (6/9/2022), sebagai bentuk penolakan terhadap naiknya harga BBM. PKS walk out sebelum Menteri Keuangan menyampaikan pidato resmi dari pemerintah.
Aksi walk out tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto dan diikuti oleh seluruh fraksi PKS, sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Panggil Prabowo ke Istana, Jokowi Bakal Ungkap Proposal Menhan Terkait Rusia-Ukraina
Menteri PUPR: IKN Dibangun dengan Panduan Visi Smart Forest City
Waligereja Indonesia dan PP Muhammadiyah Sepakat Jadikan Agama Sebagai Kanopi Suci
Jokowi Setuju Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang 5 Tahun, KPK: Tutup Perdebatan
Advertisement
Buntut Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, Jokowi Panggil Prabowo
Asteroid Berbahaya Berukuran Raksasa Mendekati Bumi Pekan Depan
Tok! Libur Hari Raya Iduladha 29 Juni 2023
Advertisement
PDIP Sepakat Jokowi Ajak Warga Singapura Tinggal di IKN
Akad Nikah di Masjid Sheikh Zayed Solo Yes, Prewedding No!
Jemaah Haji Reguler Peroleh Asuransi Jiwa dan Kecelakaan
Jokowi Terbitkan Perpres Pembangunan Bandara VVIP IKN
Menghadap Jokowi, Mahfud MD Sampaikan Analisis Putusan Jabatan Pimpinan KPK
Advertisement
Ganjar Makin Yakin Menangi Pilpres 2024 Satu Putaran, Ini Alasannya..
Berita Pilihan
- Asteroid Berbahaya Berukuran Raksasa Mendekati Bumi Pekan Depan
- Pemerintah Belum Tentukan Penyelenggara Bursa Karbon, Ini Saran Pengamat
- Mayat Terbungkus Plastik di Bandung Merupakan Korban Pembunuhan
- YIA Xpress Kereta Cepat ke YIA, Cek Jadwal dan Harga Tiketnya
- Cara Beli Tiket Kereta Bandara YIA, Cek di Sini
Advertisement
Salah Satu Pelaku Ganjal ATM di Jogja Ternyata Wartawan Lampung, Ini 3 Peran Kejahatannya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sosialisasi Menjelang Pilpres 2024, Megawati Tidak Ingin Karakter Ganjar Pranowo Diubah
- Pembangunan Tol Semarang-Demak Dipercepat, Kementerian PUPR Siapkan Rp1,1 Triliun Uang Ganti Rugi
- Ini Jadwal PPDB 2023 untuk Jogja, Sleman, Termasuk Klaten
- Mahfud MD: Kasus Transaksi Rp189 Triliun Melibatkan Kemenkeu Belum Tuntas
- Pemerintah Belum Tentukan Penyelenggara Bursa Karbon, Ini Saran Pengamat
- Jokowi Resmi Teken Perpres Percepatan Pembangunan Bandara VVIP di IKN
- BPOM Sita Obat Ilegal Senilai Rp10 Miliar dari Jual Beli Online, Ini Tanggapan Shopee
Advertisement
Advertisement
