Advertisement
PPP Pecah, Kubu Suharso Monoarfa Anggap Mardiono Plt Ketum yang Tidak Sah
Ketua Umum PPP Periode 2021 - 2026 Suharso Monoarfa. - Twitter PPP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Syaifullah Tamliha mengatakan Muhamad Mardiono diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP secara tak sah.
Sebagai informasi, Mahkamah Partai memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Kemudian pada Senin (5/9/2022), lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, Muhamad Mardiono diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP menggantikan Suharso untuk sisa masa bakti 2020 - 2025.
Tamliha menegaskan, bahwa mukernas yang jadi ajang pengangkatan Mardiono diselenggarakan secara tak sah. Sesuai aturan AD/ART PPP, jelasnya, materi yang akan dibahas dalam Mukernas harus diserahkan kepada anggota partai paling lambat 15 hari sebelumnya Mukernas diselenggarakan.
Namun, ungkap Tamliha, dirinya tak pernah menerima materi mukernas. Bahkan, jelasnya, dia baru diundang pada hari H pelaksanaan kukernas.
"Ini masa jam 11 malam bikin mukernas. Ilegal, lebih tepatnya tidak memenuhi syarat AD/ART," ujar Tamliha saat ditemui awak media di sela workshop nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia, Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Pihaknya juga belum akan membawa perkara pengangkatan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP ke ranah hukum. Dia yakin sesuai aturan yang berlaku, saat ini Suharso masih secara sah menjabat Ketum PP
Dia menegaskan, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Ketum dan Sekretaris Jenderal PPP adalah Suharso dan Muhammad Arwani Thomafi. Oleh sebab itu, yang berhak mengurus partai hingga pemilihan presiden dan pencalegan anggota dewan pada 2024 masih Suharso dan Arwani.
BACA JUGA: Diiming-imingi Investasi, Warga Bantul Ketipu Rp850 Juta
"Aturannya kan harus sampai pencalegankan yang megang mereka ini [Suharso dan Arwani]. Masa dia mau merubah lagi, KPU kan tidak mungkin membuka lagi pendaftaran partai politik," ujar Tamliha.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jokowi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
Ini Daftar 13 Perwira Polri yang Naik Pangkat Jadi Brigjen dan Irjen
Advertisement
Cek Girls! Ini 10 Negara yang Tidak Aman untuk Perempuan
Pemkot Magelang Berikan Proteksi Praktik Dokter
Warga Kota Magelang Didorong Urus Akta Agar Dapat Perlindungan Hukum
2 Bansos Rp18,4 Triliun Cair Minggu Depan
Surat Pemecatan Fredy Sambo Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi
Advertisement
Jelajah Kuliner: Resep Leluhur Kopi Pit, Merawat Warisan dan Pengunci Kenangan
Minggu Depan, Bansos Senilai Rp18,4 triliun Cair
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus KDRT Lesti Kejora
Koin Bergambar Raja Charles III Diterbitkan, kok Fotonya Hadap Kiri?
Indonesia Miliki 115 Tim Tanggap Insiden Siber
Advertisement
Buat Ecobrick, UNISA Pecahkan Dua Rekor MURI
Berita Pilihan
- 9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
Advertisement
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
- Sekda Boyolali Persilakan Wartawan Bikin Berita Jelek, Asal...
- Tiga Hari Ke Depan, Jateng Dilanda Cuaca Ekstrem
- Putri Sambo Hindari Wartawan di Bareskrim Polri
- Indonesia Miliki 115 Tim Tanggap Insiden Siber
- Resmi, Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri
Advertisement
Advertisement
