Advertisement
PPP Pecah, Kubu Suharso Monoarfa Anggap Mardiono Plt Ketum yang Tidak Sah
Ketua Umum PPP Periode 2021 - 2026 Suharso Monoarfa. - Twitter PPP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Syaifullah Tamliha mengatakan Muhamad Mardiono diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP secara tak sah.
Sebagai informasi, Mahkamah Partai memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP. Kemudian pada Senin (5/9/2022), lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, Muhamad Mardiono diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP menggantikan Suharso untuk sisa masa bakti 2020 - 2025.
Advertisement
Tamliha menegaskan, bahwa mukernas yang jadi ajang pengangkatan Mardiono diselenggarakan secara tak sah. Sesuai aturan AD/ART PPP, jelasnya, materi yang akan dibahas dalam Mukernas harus diserahkan kepada anggota partai paling lambat 15 hari sebelumnya Mukernas diselenggarakan.
Namun, ungkap Tamliha, dirinya tak pernah menerima materi mukernas. Bahkan, jelasnya, dia baru diundang pada hari H pelaksanaan kukernas.
"Ini masa jam 11 malam bikin mukernas. Ilegal, lebih tepatnya tidak memenuhi syarat AD/ART," ujar Tamliha saat ditemui awak media di sela workshop nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia, Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Pihaknya juga belum akan membawa perkara pengangkatan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP ke ranah hukum. Dia yakin sesuai aturan yang berlaku, saat ini Suharso masih secara sah menjabat Ketum PP
Dia menegaskan, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Ketum dan Sekretaris Jenderal PPP adalah Suharso dan Muhammad Arwani Thomafi. Oleh sebab itu, yang berhak mengurus partai hingga pemilihan presiden dan pencalegan anggota dewan pada 2024 masih Suharso dan Arwani.
BACA JUGA: Diiming-imingi Investasi, Warga Bantul Ketipu Rp850 Juta
"Aturannya kan harus sampai pencalegankan yang megang mereka ini [Suharso dan Arwani]. Masa dia mau merubah lagi, KPU kan tidak mungkin membuka lagi pendaftaran partai politik," ujar Tamliha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Artis Leonardo Onad Arya Ditangkap Polisi Gegara Ganja
Prabowo Bicara Soal Penguatan UMKM di KTT APEC 2025
Kasus Jual Beli Gas, KPK Sita Pabrik dan 13 Pipa di Cilegon
Pangeran Andrew Terancam Kehilangan Gelar dan Rumah di Royal Lodge
Advertisement
Ribuan Orang Tewas, DK PBB Didesak Selidiki Genosida di Darfur, Sudan
Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon
Presiden Prabowo Dijadwalkan Berpidato di KTT APEC 2025 di Korsel
Perang di Sudan Kembali Pecah, Sebanyak 2.227 Orang Tewas
Hujan Deras, Puluhan RT di Jakarta Terendam Banjir
Advertisement
Lewat Kelas Finansial, Jenius Ajak Bersiap Hadapi Dinamika Ekonomi
Tarif dan Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP, Jumat 31 Okt 2025
Dirayakan Setiap Tanggal 31 Oktober, Ini Sejarah Halloween
Prakiraan Cuaca di Jogja, Hujan Ringan, Jumat 31 Okt 2025
Prabowo Perintahkan Para Menteri Cari Skema Selesaikan Utang Whoosh
Advertisement
Puncak Supermoon 5 November 2025, Waktu Terbaik dan Tips Menyaksikan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Besok, 2 Kereta Pusaka Keraton Jogja Berusia Ratusan Tahun Diarak
Advertisement
Berita Populer
- QRIS Jadi Penyelamat Ekonomi Digital Indonesia di Masa Covid-19
- Paku Alam X: Pembinaan Atlet Perlu Manajemen Berbasis Data
- PLN Jateng DIY Amankan Listrik dan Beri Sembako untuk Korban Banjir
- Bupati Bantul Lantik Lima Pejabat Baru, Ini Pesannya
- HUT ke-11, Harper Malioboro Gelar Donor Darah dan Fun Cooking Class
- Indef Ungkap Mafia Lintas Negara di Impor Baju Bekas
- Dinsos Sleman Telusuri Penerima Bansos Main Judi Online
Advertisement
Advertisement
