Advertisement
Buntut Dugaan Kasus Asusila, Kemenag Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyyah di Jombang
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, Kamis (7/7/2022) sebagai buntut dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh anak kiai di sana.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengungkapkan bahwa nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.
Advertisement
"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," kata Waryono, Kamis (7/7/2022).
BACA JUGA: Airlangga Hartarto: Sektor Jasa Keuangan Turut Andil Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, Waryono juga menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Kemenag merupakan buntut dari kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh Moch Subchi Al Tsani (MSAT) atau Mas Bechi di Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah.
Bukan hanya itu, Waryono mengatakan bahwa pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap MSAT yang saat ini masih menjadi DPO kepolisian.
Selanjutnya, pihak dari Kemenag akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.
"Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkas Waryono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tolak Biaya Haji Naik, Buruh Bakal Demo Besar pada 6 Februari
Proyek Triliunan Pengendali Banjir Bandara YIA Rampung Tahun Ini
7 Kru Lion Air JT-797 Dipastikan Negatif Narkoba
Buntut Vonis Bebas Bos Indosurya, Pemerintah Bakal Revisi UU Koperasi
Advertisement
Telan Duit Rp1,4 Triliun, Ini Alasan Pengendali Banjir Dibangun untuk YIA
Rute Kereta Mewah Panoramic Bakal Diperbanyak
Gelar Journalist Bootcamp, BRI Tegaskan Kepedulian kepada Dunia Pendidikan
Cek Syarat dan Formasi CPNS 2023, Dibuka pada Bulan Juni
Ngeri! Dua Jet Tempur India Bertabrakan di Udara, Satu Pilot Tewas
Advertisement
Kereta Mewah Panoramic Beroperasi Lagi Bulan Depan, Harga Tiket Mulai Rp350 Ribu
Bus Persis Solo Diserang, Satu Orang Ofisial Terluka
Indonesia Disebut yang Pertama Kembangkan Kereta Cepat di Asia Tenggara
PDIP Tolak Kenaikan Biaya Haji Menjadi Rp69 Juta: Rasionalisasikan Segera!
Indonesia Mulai Lirik Nuklir sebagai Pembangkit Listrik
Advertisement
Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun
Berita Pilihan
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
- Parpol Ramai-Ramai Siap Tampung Kaesang Pangarep
- DPR Sentil Kinerja BPKH terkait Usulan Kenaikan Biaya Haji
- Masih Dikaji, Garuda Belum Terapkan Tarif Penerbangan Haji 2023
- Video Youtube Pertemukan Kembali Orang yang Kabur ke Pasar Kepek Bantul Selama 25 Tahun karena Takut Disunat, Ini Kronologinya
Advertisement
Marak Kabar Penculikan Anak di Gunungkidul, Ini Faktanya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadi Ketua Pengarah Harlah 2023, Erick Thohir-NU Makin Mesra
- Gempa Magnitudo 4,0 di Bandung Robohkan Sejumlah Bangunan, Ini Fotonya
- PKS Dukung Anies Baswedan Jadi Capres
- Reshuffle Kabinet Rabu Pon? PDIP Beri Masukan ke Jokowi
- Kasus Mahasiswa UI Tewas Justru Jadi Tersangka, Sempat Ditawari Damai
- Gibran Digadang-Gadang Cagub DKI, Ini Respons PDIP
- Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun
Advertisement
Advertisement
