Advertisement
Netflix hingga Twitter Bisa Diblokir 21 Juli 2022

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan akan memblokir Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat seperti Netflix dan Twitter pada 21 Juli 2022 jika tidak mendaftar hingga batas waktu 20 Juli 2022.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel A. Pangerapan menilai pendaftaran tersebut tidak menyulitkan PSE. Pasalnya, mereka hanya perlu mendaftar lewat online single submission risk based approach (OSS RBA) dan mengikuti panduan yang disediakan.
"PSE yang belum melakukan pendaftaran agar segera melakukan pendaftaran termasuk yang besar seperti Google, Netflix, Twitter, Facebook dan lainnya. Pendaftarannya dilakukan melalui OSS RBA yang sudah disiapkan," kata Semmy, sapaan akrabnya saat konferensi pers, Senin (27/6/2022).
Dia menegaskan, bila PSE lingkup privat baik domestik maupun asing itu tidak mendaftar hingga 20 Juli 2022, mereka dianggap masuk kategori ilegal dan akan diblokir keesokan harinya atau 21 Juli 2022.
Menurutnya, kewajiban mendaftar ini bukanlah peringatan, tetapi sebuah keharusan. Apalagi, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo sudah sejak lama mengumumkan kewajiban pendaftaran tersebut.
"Ini kan sudah diumumkan sejak 2020 karena pendaftaran itu menjadi suatu yang mandatory. Kalau pun ada peringatan, sekalinya peringatan langsung dijalankan. Maaf kita harus memblokir Anda, seperti itu. 20 Juli kan batas akhir pendaftaran, berarti 21 Juli blokir," imbuhnya.
Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) bersama Koalisi Advokasi Pemerkominfo 5/2020 menilai pemberitahuan masa berakhirnya pendaftaran PSE lingkup privat yang diumumkan satu bulan sebelumnya merupakan tindakan yang terburu-buru.
Dalam siaran persnya beberapa waktu lalu juga dikatakan informasi tentang kapan dimulainya pendaftaran PSE lingkup privat melalui sistem OSS tidak jelas berlaku sejak kapan.
Bukan itu saja, menurut mereka, pendaftaran ini dilakukan meskipun pemerintah belum melakukan perbaikan pada sejumlah permasalahan yang menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat serta meningkatkan risiko kriminalisasi pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Hingga kini belum cukup dilakukannya keterlibatan publik dalam pengembangan kebijakan atau pembentukan hukum peraturan perundang-undangan terkait, meskipun produk hukum Permenkominfo ini bagian dari wewenang pilar eksekutif," ujar mereka.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Bakal Ada di Restoran Siap Saji
- Gubernur Ganjar: Masyarakat Masih Banyak yang Tertipu Iming-iming Investasi
- Ganjar: Bantuan Kelapa Genjah Merupakan Desain Ketahanan Pangan yang Panjang
- Bocah Cilik Muhammad Jafran Multazam Panggil Nama Ganjar Pranowo Berulangkali
- Ganjar Pranowo Dorong Anak Muda Aktif dalam Perdamaian Dunia

Anak-anak SD di Jogja Diajak Mengenal Sejarah Persandian di Museum Sandi
Advertisement

Menikmati Pemandangan Tujuh Gunung dari Ngablak Magelang
Advertisement
Berita Populer
- Catat! Ini Link Live Streaming Indonesia vs Vietnam di Final Piala AFF U-16
- Sore Ini, Komnas HAM Periksa Bharada E dan Ferdy Sambo
- Ini Kata Deolipa Yumara Usai Dipecat Jadi Pengacara Bharada E
- Besok, Gerindra Kukuhkan Prabowo sebagai Capres
- Ayah Brigadir J Bingung dengan Klaim Sakit Hati Ferdy Sambo
- Alasan Gerindra Ingin Prabowo Jadi Capres 2024
- Dukung Industri Kreatif, JNE Berkolaborasi dengan Seniman Yogyakarta
Advertisement
Advertisement