Buntut Miras untuk Muhammad dan Maria, GP Ansor Tuntut Holywings Tutup Permanen

Setyo Aji Harjanto

Sabtu, 25 Juni 2022 - 15:27 WIB

Bhekti Suryani

Buntut Miras untuk Muhammad dan Maria, GP Ansor Tuntut Holywings Tutup Permanen

Dokumentasi - Kerumunan massa di kafe Holywings, Kemang Jakarta Selatan melanggar aturan PPKM level 3 pada Sabtu (4/9/2021) malam. - Twitter

Harianjogja.com, JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap tiga outlet Holywings di DKI Jakarta pada Jumat (24/6/2022) malam, dan menuntut ditutup permanen.

Wakil Ketua GP Ansor DKI Sofyan Hadi mengatakan ketiga outlet itu berlokasi di Jakarta Pusat dan Selatan.

"Di antaranya Holywings Gunawarman, Senayan, dan Gatot Subroto," kata Sofyan saat dikonfirmasi Bisnis, Sabtu (25/6/2022).

Penyegelan ini buntut dari kasus promo minuman keras (miras) untuk orang yang bernama Maria dan Muhammad. Selain melakukan penyegelan, GP Ansor DKI Jakarta juga menuntut agar Holywings tutup secara permanen.

"Ya benar (menuntut agar tutup permanen)," kata dia.

Gerakan Pemuda Ansor dikabarkan akan tetap berkonvoi dan menggeruduk restoran dan bar Holywings, meskipun sudah ada larangan dari Polda Metro Jaya.

"Imbauan kami sangat menghormati [pelarangan dari Polda], tetapi kami akan tetap melakukan kegiatan seperti agenda yang sudah kita rencanakan," ujar Sofyan Hadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jakarta saat di konfimasi, Jumat (24/06/2022).

Sofyan menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan mujahadah atau doa bersama agar pihak Holywings bertobat. Namun, Sofyan belum membocorkan Holywings mana yang akan didatangi GP Ansor.

Adapun, Direktur hingga admin media sosial (medsos) Holywings ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promo minuman keras atau miras bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria. Polres Jakarta Selatan menetapkan 6 orang tersangka dengan pasar berlapis, satu di antaranya penistaan agama.

Para tersangka dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Bomor 1 Tahun 1946 dan juga pasal 156 atau pasal 156a KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com