Advertisement
Anies Kini Harus Ubah Data Penduduk karena Nama Jalan Diganti
Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk yang berisikan alamat. Kemendagri mengingatkan Pemprov DKI Jakarta yang telah mengganti beberapa nama jalan, agar juga menyesuaikan alamat bagi para penduduk di daerah tersebut - Dirjen Dukcapil Kemendagri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan perubahan data penduduk usai mengganti sejumlah nama jalan di wilayah DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan seluruh warga DKI Jakarta yang bertempat tinggal di alamat baru tersebut harus memperbarui data kependudukannya.
Advertisement
Zudan menjelaskan perubahan itu meliputi alamat KTP dan Kartu Keluarga serta kartu identitas anak juga harus dibuat baru.
"Ini semua memiliki implikasi ya, hulunya adalah administrasi wilayah, sehingga perubahan data wilayah akan berakibat pada perubahan data administrasi kependudukan dan pelayanan publik," tutur Zudan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (25/6/2022).
Menurut Zudan, masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut juga harus aktif mengurus dokumen baru dengan cara datang langsung ke Dukcapil pada Kemendagri. Kemudian, Dukcapil Kemendagri akan membuatkan KTP baru untuk masyarakat dewasa dan KIA untuk anak-anak.
Baca juga: Anies Baswedan Ganti Puluhan Nama Jalan di Jakarta Jadi Nama Tokoh Betawi
Zudan menjelaskan bahwa perubahan data itu bisa diwakilkan oleh orang lain dan tidak perlu bawa dokumen pengantar dari RT maupun RW, cukup datang dan langsung dicetak KTP baru.
"Dinas Dukcapil juga akan jemput bola ke RT RW. Kepada penduduk yang dewasa dapat langsung dibuatkan KTP, yang anak-anak dibuatkan KIA, sekaligus keduanya dibuatkan KK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadi Tersangka Penipuan, Dirut Dana Syariah Indonesia Minta Maaf
KPK Verifikasi Aduan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi
Ketua Pengadilan Negeri Depok Tersangka, MA Tolak Pendampingan
Bantuan Pangan Non Tunai Kini Dibatasi, Ini Keterangan Lengkapnya
Advertisement
Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
KPK Tetapkan 14 Pegawai Kemenkeu Tersangka Korupsi Pajak dan Bea Cukai
Menkes Usul Reaktivasi Otomatis JKN Sementara untuk 11 Juta PBI JK
Advertisement
Kecelakaan Beruntun di Kano Nigeria, 30 Orang Tewas
Danantara Suntik Rp20 Triliun untuk Hilirisasi Ayam Dukung MBG
Jejak Jeffrey Epstein dan Dampaknya pada Strategi Politik Donald Trump
Atraksi Serah Terima Kawal Istana Merdeka Bisa Disaksikan Masyarakat
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
Advertisement
Prabowo Teken PP Penertiban Tanah Telantar, Ini Aturannya
Berita Pilihan
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
- Datangi Rumah Duka YB, Gubernur NTT: Negara Lalai Lindungi Anak Miskin
- Zulhas Nilai Lima Tahun Tak Cukup Wujudkan Program Prabowo
- Akademisi Diminta Sosialisasikan KUHP dan KUHAP Baru
Advertisement
Dinkes Kulonprogo Ingatkan Warga Waspada Virus Nipah
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- HyperOS 3 Android 16 Masuk Tahap Akhir, HP Xiaomi Kebagian Update
- Asam Urat Tinggi? Ini Buah yang Disarankan Dikonsumsi
- Penganiayaan Anak di Sumbergiri Ponjong Berujung Laporan Balik
- Jadwal Bola 8-9 Februari: Timnas U-17 dan Big Match Eropa
- Menabung di Bank Jateng, Nasabah Turut Dorong Pembangunan Solo
- Gol Rizky Pratama Antar PSM Ungguli PSBS Biak di Babak Pertama
- Atap Pengganti Tiba, Perbaikan Pasar Induk Godean Sleman Segera
Advertisement
Advertisement
