Advertisement
Puan Temui Jokowi di Istana, Ternyata Ini yang Dibahas..

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada pekan lalu. Salah satu hal yang dibahas adalah terkait sembako menjelang Lebaran.
Puan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden adalah berbincang-bincang agar fungsi legislatif dan eksekutif bisa berjalan secara bersama. Dengan begitu, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Advertisement
“Bagaimana kemudian mengatasi isu-isu yang sedang berkembang terkait dengan masalah sembako dan sebagainya sehingga menjelang idulfitri tidak diberatkan,” kata Puan usai acara buka bersama PDIP di Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022) malam.
Puan yang juga Ketua DPP PDIP ini menjelaskan bahwa hal tersebut juga merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugasnya membangun negara.
“Intinya adalah menjalanlan fungsi kita di eksekutif dan legislatif sesuai dengan tupoksi [tugas, pokok, dan fungsi] sehingga semunya untuk kebaikan dan kegunaanya untuk Indonesia dan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, usai pertemuan dengan Presiden, Puan mengaku mendukung sikap Jokowi yang melarang para menterinya untuk menyuarakan atau membahas terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang menjadi polemik belakangan ini.
Puan menilai sikap yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menurutnya, para menteri seharusnya fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa ketimbang sibuk membahas soal penundaan Pemilu 2024.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini. Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” kata Puan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022).
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi," ucap Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement