Puan Temui Jokowi di Istana, Ternyata Ini yang Dibahas..
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada pekan lalu. Salah satu hal yang dibahas adalah terkait sembako menjelang Lebaran.
Puan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden adalah berbincang-bincang agar fungsi legislatif dan eksekutif bisa berjalan secara bersama. Dengan begitu, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Advertisement
“Bagaimana kemudian mengatasi isu-isu yang sedang berkembang terkait dengan masalah sembako dan sebagainya sehingga menjelang idulfitri tidak diberatkan,” kata Puan usai acara buka bersama PDIP di Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022) malam.
Puan yang juga Ketua DPP PDIP ini menjelaskan bahwa hal tersebut juga merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugasnya membangun negara.
“Intinya adalah menjalanlan fungsi kita di eksekutif dan legislatif sesuai dengan tupoksi [tugas, pokok, dan fungsi] sehingga semunya untuk kebaikan dan kegunaanya untuk Indonesia dan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, usai pertemuan dengan Presiden, Puan mengaku mendukung sikap Jokowi yang melarang para menterinya untuk menyuarakan atau membahas terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang menjadi polemik belakangan ini.
Puan menilai sikap yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menurutnya, para menteri seharusnya fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa ketimbang sibuk membahas soal penundaan Pemilu 2024.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini. Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” kata Puan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022).
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi," ucap Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
- Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Indonesia dan Uni Emirat Arab Sepakati Kerja Sama Energi
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
- Menkes Budi Gunadi Kaget Banyak Anak Indonesia Terkena Diabetes Tipe 1
Advertisement
Advertisement