Advertisement
Ngotot Ingin Pemilu 2024 Ditunda, PKB Akan Undang Pakar untuk Lakukan Kajian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya akan mengundang para pakar untuk mengkaji wacana penundaan Pemilu 2024 guna mengantisipasi bencana atau kedaruratan.
Demikian disampaikan Jazilul dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR?" bersama anggota Komisi II DPR FPDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Dewan Kehormatan Perludem Titi Anggraini di Gedung DPR, Kamis (10/3/2022).
Advertisement
Jazilul Fawaid yang akrab disapa Gus Jazil menegaskan bahwa wacana penundaan pemilu di era demokrasi ini sebagai sesuatu yang wajar. Apalagi, wacana itu tidak bertentangan dengan hak berdemokrasi yang diatur dalam konstitusi.
“Kami akan mengundang para pakar untuk mengkaji wacana penundaan Pemilu 2024 guna mengantisipasi bencana atau kedaruratan dalam waktu dekat ini,” ujarnya. Dia mengakui hingga kini belum ada aturannya di saat terjadi bencana besar seperti Covid-19 dan sebagainya sehingga pemilu itu tidak bisa dilakukan.
“PKB mencermati kondisi Covid-19, dimana belum memiliki aturan konstitusinya ketika negara ini dihadapkan bencana besar. Ruang itulah yang harus dikaji dengan melibatkan rakyat, agar menjadi perbincangan di warung kopi dan sebagainya,” kata Wakil Ketua MPR tersebut.
Dia menegaskan, bahwa tanpa keterlibatan rakyat, amendemen konstitusi penundaan Pemilu tak bisa dilakukan.
Sementara itu, Rifqinizamy dengan tegas mengatakan bahwa PDIP menolak penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden karena taat pada konstitusi.
Apalagi, jika membuka amendemen konstitusi yang bisa jadi seperti membuka kotak pandora yang bisa merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
"Kita tak boleh memperkosa konstitusi, karenanya PDIP memandulkan syahwat politik itu," tambahnya.
BACA JUGA: Bukit Klangon hingga Turgo, Ini Daftar Objek Wisata di Lereng Merapi yang Ditutup karena Erupsi
Selain itu, kata Rifqinizamy, PDIP tak mau dipertentangkan atau dihadapkan-hadapkan dengan Presiden Jokowi.
Dia menggambarkan penundaan pemilu itu di 2024 menjadi tahun 2025 misalnya, lalu siapakah yang menjamin di tahun 2025 itu tidak ada bencana atau kedaruratan.
"Jadi, PDIP ingin pemeirntahan Jokowi ini berakhir husnul khotimah, bukan su'ul khotimah," ungkapnya.
Titi Anggraini mengatakan, kini Indonesia sudah masuk urutan ke 52 sebagai negara terbaik dalam berdemokrasi, dan ini harus dijaga dengan diikuti pelaksanaan pemilu lima tahunan untuk memperkuat demokrasi itu sendiri.
Sebelum naik ke peringkat 52, Indonesia sebelumnya berada di posisi 64 atau terjadi kemajuan di bidang demokrasi dunia berdasarkan lembaga The Economist Intelligence Unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jenazah Pendiri Mustika RatuMooryati Soedibyo Akan Dimakamkan di Bogor Rabu Siang
- BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini
- Sirekap Bakal Digunakan pada Pilkada Serentak 2024
- Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
- Heboh Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Ilmuwan di China Ciptakan Berlian Buatan dari Bunga Peony
- Catatkan Kenaikan Transaksi SPKLU, PLN Suguhkan Kenyamanan Bagi Pemudik EV Pada Arus Mudik Lebaran 2024
Advertisement
Advertisement