Advertisement
DK PBB Agendakan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat Bahas Rusia-Ukraina

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan apakah PBB perlu menggelar sidang khusus darurat Majelis Umum terkait invasi Rusia di Ukraina.
Sidang khusus itu rencananya akan digelar pada Senin (28/2) dan dihadiri oleh 193 negara anggota PBB jika sembilan anggota DK PBB menyetujuinya, kata sejumlah diplomat.
Pemungutan suara oleh 15 anggota DK PBB bersifat prosedural sehingga tak satu pun dari lima anggota tetapnya – Rusia, China, Prancis, Inggris dan Amerika Serikat – dapat menggunakan hak veto.
Sidang khusus darurat jarang diadakan oleh PBB. Sejak 1950, baru 10 kali Majelis Umum menggelar sidang semacam itu.
Permintaan agar sidang khusus terkait Ukraina digelar muncul setelah Rusia pada Jumat memveto rancangan resolusi DK PBB yang menyesalkan invasi Moskow. China, India dan Uni Emirat Arab abstain, sementara 11 anggota lainnya mendukung.
Majelis Umum diperkirakan akan memungut suara untuk resolusi serupa, menyusul pernyataan dari negara-negara dalam beberapa hari terakhir yang menyerukan sesi itu, kata diplomat.
AS dan sekutunya berusaha mencari sebanyak mungkin dukungan untuk menunjukkan bahwa Rusia terisolasi secara internasional.
Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi pada Maret 2014 setelah aneksasi Rusia atas wilayah Krimea di Ukraina.
Resolusi itu, yang menyatakan bahwa referendum atas status Krimea tidak sah, mendapat 100 suara mendukung, 11 menolak, dan 58 abstain. Sementara 24 anggota lainnya tidak memberikan suara.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa badan dunia itu berencana meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Ukraina.
"Dia menginformasikan Presiden bahwa PBB pada Selasa akan meluncurkan seruan untuk mendanai operasi kemanusiaan kami di Ukraina," kata juru bicara PBB lewat pernyataan.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths pada Jumat mengatakan lebih dari US$1 miliar (Rp14,33 triliun) akan diperlukan untuk operasi bantuan di Ukraina selama tiga bulan ke depan karena ratusan ribu orang mengungsi akibat invasi Rusia.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement