Advertisement
Survei IPO: Kepuasan Kepada Kinerja Presiden Meningkat di Masa Pandemi
Presiden Jokowi berbincang dengan dr. Faisal Rizal Matondang, dokter spesialis paru melalui panggilan video, Minggu (27/9/2020). - Ist/ dok Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Indonesia Political Opinion (IPO) kembali mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada 15-22 Februari 2022.
Paparan hasil survei IPO menunjukkan kepuasan pada kinerja Presiden meningkat tajam mencapai 69 persen, meningkat dari 51 persen pada periode survei tahun lalu. Sementara angka ketidakpuasan pada kinerja Presiden tersisa di angka 31 persen.
“Telaah kami, peningkatan ini terjadi karena bertambahnya pengetahuan publik atas kinerja Presiden yang mengemuka, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan terus bergulirnya vaksinasi. Tingkat kepuasan ini bahkan melampaui persentase pemilih presiden Jokowi-Maruf Amin,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.
Senada dengan peningkatan kepuasan pada kinerja Presiden, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun takluput dari sorotan survei publik IPO. Ma’ruf Amin dalam perspektif publik memuaskan di angka 43 persen, lebih baik dibandingkan periode Desember tahun lalu yang hanya 31 persen.
“Perubahan mendasar opini publik terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden, adalah peningkatan kepuasan publik. Meskipun Wapres Maruf Amin masih tetap tertinggal dari opini kepuasan pada Presiden, tetapi cukup baik karena bertambahnya apresiasi pubik. Kondisi ini menandai bertambahnya publik yang percaya pada kapasitas Wapres Ma’ruf Amin,” sambung Dedi.
Opini publik pada kinerja pemerintah perbidang juga alami peningkatan, terutama pada bidang Ekonomi yang mencapai 62 persen, bidang sosial menyumbang kepuasan publik sebesar 57 persen. Bidang politik dan hukum mendapatkan persepsi kepuasan terkecil hanya mampu memuaskan 43 persen.
“Kontribusi terbesar peningkatan persepsi publik dari kinerja bidang Ekonomi dan Sosial. Sementara bidang Politik dan Hukum masih berada di bawah 50 persen. Situasi ini menandai secara umum kinerja pemerintah mendapat apresiasi publik,” ucapnya. (*)
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
