Cuaca Ekstrem, 7 Jemaah Haji RI Wafat, Suhu Makkah Capai 43C
Cuaca ekstrem di Makkah capai 43°C, 7 jemaah haji Indonesia wafat dan ribuan lainnya menjalani perawatan.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia/JIBI-Bisnis.com-Eusebio Chrysnamurti
Harianjogja.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics atau Core Indonesia menilai ide menunda pemilihan presiden atau pilpres demi perekonomian justru dapat merugikan ekonomi dan investasi.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai bahwa tidak ada urgensi untuk menunda pemilihan umum (pemilu) atau pilpres, terlebih dengan alasan ekonomi. Pada 2022, kondisi ekonomi justru tumbuh positif dan perkiraannya akan lebih baik pada 2021.
“Urgensinya apa? Pemulihan ekonomi? Kalau pemulihan ekonomi, indikator persisnya apa yang urgent? Karena kalau dilihat dari indikasi pemulihan ekonomi sebetulnya sudah kelihatan pada 2021 kita sudah tidak lagi kontraksi, sudah lewat resesi. Sudah mulai positif,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (13/1/2022).
Menurutnya, pada 2022, memang masih terdapat risiko dan dampak dari pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi pun masih terjadi. Namun, tren pemulihan yang positif justru membuat alasan penundaan pemilu karena ekonomi menjadi terlalu jauh hubungannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2021 akan berada di kisaran 3,7 persen, lalu pada 2022 proyeksinya tumbuh ke 5—5,5 persen. Selain itu, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sudah berada di 4,65 persen, mencapai target untuk berada di bawah 5 persen.
“Jadi kalau melihat dari kondisi perekonomian semestinya sudah sejalan dengan narasi pemerintah, apalagi kan kemarin pemerintah ada statement sudah take off, semestinya ya berarti tidak ada masalah untuk pemilu dari sudut pandang ekonomi. Apalagi kalau alasannya adalah untuk pemulihan,” ujarnya.
Faisal justru menilai bahwa penundaan pemilu atau pilpres pada 2024 akan membawa dampak beruntun terhadap aspek sosial dan politik. Gejolak sosial dan politik nantinya akan berdampak terhadap ekonomi, sehingga justru kontraproduktif dengan alasan penundaan atas nama pandemi.
“Termasuk masalah kepastian governance di Indonesia, kan memengaruhi juga kepastian investasi dan sebagainya. Jadi saya melihat justru lebih besar mudharatnya kalau malah diundur, dari sisi ekonomi,” ujar Faisal.
Ketika ekonom menilai bahwa penundaan pemilu atau pilpres justru akan mengganjal ekonomi dan menghambat investasi, isu penundaan itu justru muncul dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Beberapa waktu lalu, Bahlil menyatakan bahwa isu itu merupakan aspirasi para pelaku usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
DPR mendukung Kejagung mengusut dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.
Jadwal KRL Solo-Jogja Selasa 7 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 dengan pilihan perjalanan dari pagi hingga malam.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 7 Juli 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif tetap Rp8.000 dengan 15 perjalanan setiap hari.
Polres Pamekasan memeriksa tiga orang terkait dugaan suap program MBG. Polisi juga akan memanggil seluruh kepala dapur MBG.
Simak tips memilih seragam sekolah yang nyaman, awet, dan sesuai aturan sekolah agar tidak salah beli saat tahun ajaran baru.