Advertisement
Korban Berjatuhan karena Jebakan Tikus Menggunakan Listrik, Begini Penjelasan Polisi
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) angkat bicara soal jebakan tikus menggunakan listrik yang menimbulkan korban jiwa.
Polisi meminta masyarakat bijak dalam menggunakan listrik di area persawahan, terutama untuk jebakan tikus. Memasang jebakan tikus yang dialiri listrik berpotensi terjerat pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun.
Advertisement
Hal itu disampaikan Kapolda Jateng, Irjen Pol. Ahmad Luthfi, melalui Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy, menanggapi banyaknya kasus kematian akibat jebakan tikus beraliran listrik di persawahan.
“Sudah banyak korban jiwa yang meninggal akibat jebakan listrik di persawahan. Di Sragen, Kudus, dan beberapa daerah lain. Terakhir, pekan lalu, Hadi Sukarno, 65, warga Patihan Sidoharjo, Sragen, meninggal karena jebakan listrik. Dia menjadi korban ke-23 kasus kematian akibat jebakan listrik sejak 2020 di Sragen,” ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com, Sabtu (8/1/2022).
Iqbal mengatakan kasus kematian akibat jebakan tikus itu berawal dari penyalahgunaan izin pemasangan listrik oleh warga. Izin yang semula digunakan untuk pemasangan pompa air di persawahan digunakan untuk memasang kawat listrik jebakan tikus.
“Jatuhnya korban jiwa karena jebakan listrik sangat disayangkan. Pemasangan jaringannya bisa jadi tidak sesuai prosedur keselamatan dan ilegal,” tegasnya.
Polda Jateng, lanjut Iqbal, sudah mengkoordinasikan tentang teknis izin pemasangan listrik di persawahan. Pengajuan izin tersebut harus melewati beberapa tahap, antara lain mengurus surat perizinan berusaha berbasis risiko yang dikeluarkan Kementerian Investasi dan Kepala Badan Penanaman Modal dengan rekomendasi dari pemerintah setempat.
“Untuk pengurusan izin bisa diperoleh secara online,” tambah Iqbal.
BACA JUGA: Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya, KontraS Kecam Panglima TNI
Langkah selanjutnya, menurut Iqbal, adalah mendaftar ke PLN dengan menyertakan surat pernyataan bahwa listrik akan digunakan sesuai ketentuan. “Adapun pernyataan yang ditulis adalah untuk menggunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk pompa air guna mengaliri sawah,” tandasnya.
Namun dalam banyak kasus, tambah M Iqbal, warga menggunakan listriknya tidak hanya untuk memompa air, tapi juga untuk memasang jebakan tikus.
“Menghilangkan nyawa orang lain seperti itu melanggar Pasal 359 KUHP, yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya [kealpaannya] menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun,” tegasnya.
Kabidhumas melanjutkan, setiap orang yang berniat memasang jebakan listrik harus mengurungkan niatnya. Hal itu dikarenakan melanggar aturan dan membahayakan nyawa orang lain. “Itu pelanggaran dan berkonsekuensi pidana. Siapa yang masih melanggar, beresiko dipenjara,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Berita Lainnya
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
- Tangis Kecil Erick Thohir Iringi Sukses Timnas U23 ke Semifinal Piala Asia U-23
- Kasus DBD di Pacitan Melonjak Tinggi pada April Ini, Angkanya Capai 107
- Jatuh lalu Tertabrak Truk, Pengendara Motor Meninggal di Selogiri Wonogiri
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement