Advertisement
Pemerintah Dilema soal Kenaikan Harga LPG
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Harga liquefied petroleum gas (LPG) di pasar global yang naik membuat pemerintah ditempatkan dalam posisi yang penuh dilema.
Pasalnya, kondisi itu akan membuat harga LPG di dalam negeri meningkat, dan nantinya bisa membuat beban pemerintah dalam menanggung selisih harga penjualan semakin besar.
Advertisement
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menuturkan naiknya harga kontrak LPG berdampak pada meningkatnya nilai keekonomian dari LPG 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Pasalnya, sebagian besar LPG di Indonesia merupakan produk impor.
“Jika LPG subsidi tidak disesuaikan pasti beban subsidi naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/12/2021).
Komaidi mengatakan, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kondisi tersebut. Langkah efisiensi pun dinilai tidak cukup untuk menjadi solusi bagi pemerintah.
Komaidi berpendapat bahwa pemerintah hanya memiliki dua solusi, yakni menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram atau menambah anggaran subsidi.
“Tergantung kemauan dan kesepakatan politik saya kira nanti, yang sudah-sudah pemerintah tidak akan mengambil risiko,” ujarnya.
Kendati demikian, harga LPG nonsubsidi yang telah disesuaikan terlebih dulu oleh PT Pertamina (Persero) tidak akan berdampak langsung terhadap konsumsi LPG bersubsidi.
Menurut dia, segmen pengguna dari LPG nonsubsidi memiliki profil yang berbeda dan hanya sedikit, karena lebih banyak dikonsumsi oleh industri dan rumah tangga golongan mampu, sehingga potensi terjadinya migrasi dapat diminimalkan.
“Kemungkinan ada dampaknya, namun saya kira tidak terlalu besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Advertisement
29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Advertisement
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Masyarakat Diminta Meneladani Nilai Luhur Ki Demang Cokrodikromo
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
- Sering Lakukan Kekerasan Terhadap Warga Sipil, KKB Papua Enos Tipagau Ditembak Mati
- Siswa Sekolah Rakyat Akan Jalani Masa Orientasi 14 Juli 2025
- Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Masih Menunggu Izin Penetapan Lokasi
- Kejaksaan Agung Kini Bisa Menyadap Ponsel Warga
- Kemensos: Dapur dan Asrama Sekolah Rakyat Mulai Dioperasikan Juli 2025
- Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Lakukan Tabur Bunga di Selat Bali
Advertisement
Advertisement
