Advertisement
Pemerintah Dilema soal Kenaikan Harga LPG
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Harga liquefied petroleum gas (LPG) di pasar global yang naik membuat pemerintah ditempatkan dalam posisi yang penuh dilema.
Pasalnya, kondisi itu akan membuat harga LPG di dalam negeri meningkat, dan nantinya bisa membuat beban pemerintah dalam menanggung selisih harga penjualan semakin besar.
Advertisement
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menuturkan naiknya harga kontrak LPG berdampak pada meningkatnya nilai keekonomian dari LPG 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Pasalnya, sebagian besar LPG di Indonesia merupakan produk impor.
“Jika LPG subsidi tidak disesuaikan pasti beban subsidi naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/12/2021).
Komaidi mengatakan, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kondisi tersebut. Langkah efisiensi pun dinilai tidak cukup untuk menjadi solusi bagi pemerintah.
Komaidi berpendapat bahwa pemerintah hanya memiliki dua solusi, yakni menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram atau menambah anggaran subsidi.
“Tergantung kemauan dan kesepakatan politik saya kira nanti, yang sudah-sudah pemerintah tidak akan mengambil risiko,” ujarnya.
Kendati demikian, harga LPG nonsubsidi yang telah disesuaikan terlebih dulu oleh PT Pertamina (Persero) tidak akan berdampak langsung terhadap konsumsi LPG bersubsidi.
Menurut dia, segmen pengguna dari LPG nonsubsidi memiliki profil yang berbeda dan hanya sedikit, karena lebih banyak dikonsumsi oleh industri dan rumah tangga golongan mampu, sehingga potensi terjadinya migrasi dapat diminimalkan.
“Kemungkinan ada dampaknya, namun saya kira tidak terlalu besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet Merah Putih
Polemik Kasus Penjambretan di Sleman, Kapolres dan Kajari Minta Maaf
KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
Profil Delapan Anggota Dewan Energi Nasional yang Dilantik Prabowo
Advertisement
DPR RI Desak Penghentian Kasus Kejar Jambret Hogi Minaya di Sleman
DEN Didorong Percepat Swasembada Energi dan Transisi Kelistrikan
India Tegaskan Kasus Virus Nipah di Benggala Barat Hanya 2 Bukan 5
Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
Bahlil Tambah Peran, Kini Nahkodai Harian Dewan Energi Nasional
Advertisement
Istana Tunggu Proses BI Rampung Sebelum Bahas Reshuffle Kabinet
KPK Terapkan AI untuk Saring LHKPN, Uji 1.000 Pejabat Negara
SAR Tambah 17 Alat Berat Percepat Pencarian Korban Longsor Cisarua
China Batalkan 49 Rute Penerbangan ke Jepang
Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
Advertisement
Registrasi Nomor Seluler Baru Wajib Biometrik Mulai 2026
Berita Pilihan
- KemenPPPA Soroti Trauma Korban Penjambretan di Sleman
- Ketua KPK Ungkap Pola Baru OTT, Aliran Dana Kini Disamarkan
- Kalah di Pemilu Paruh Waktu 2026 Bisa Bikin Donald Trump Dimakzulkan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Advertisement
Gunungkidul Gencarkan Vaksinasi Ternak Cegah PMK dan Penyakit Menular
Advertisement
Wisata Bunga Sakura Asia Jadi Tren, Ini 5 Destinasi Favorit 2026
Advertisement
Berita Populer
- Wedang Jiwan dan Lapis Legit Kali Abu Diusulkan Jadi WBTb Sleman
- Wow! Biaya Hidup Mahasiswa Jogja Tembus Jutaan Rupiah per Bulan
- Pesawat Smart Air Jatuh di Nabire, Diduga Gagal Lepas Landas
- Gempa Bantul dan Pacitan Tak Berdampak pada Aktivitas Vulkanik Merapi
- Jalan Plono-Nglinggo Kulonprogo Terkendala Lahan, Pariwisata Terhambat
- Kasus Hogi Kejar Jambret Disorot DPR, Polisi dan Jaksa Siap Dipanggil
- Realisasi Investasi Gunungkidul 2025 Melonjak, Pertanian Dominan
Advertisement
Advertisement
