Advertisement
Pemerintah Dilema soal Kenaikan Harga LPG
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Harga liquefied petroleum gas (LPG) di pasar global yang naik membuat pemerintah ditempatkan dalam posisi yang penuh dilema.
Pasalnya, kondisi itu akan membuat harga LPG di dalam negeri meningkat, dan nantinya bisa membuat beban pemerintah dalam menanggung selisih harga penjualan semakin besar.
Advertisement
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menuturkan naiknya harga kontrak LPG berdampak pada meningkatnya nilai keekonomian dari LPG 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Pasalnya, sebagian besar LPG di Indonesia merupakan produk impor.
“Jika LPG subsidi tidak disesuaikan pasti beban subsidi naik,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/12/2021).
Komaidi mengatakan, pemerintah tidak memiliki banyak pilihan untuk mengatasi kondisi tersebut. Langkah efisiensi pun dinilai tidak cukup untuk menjadi solusi bagi pemerintah.
Komaidi berpendapat bahwa pemerintah hanya memiliki dua solusi, yakni menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram atau menambah anggaran subsidi.
“Tergantung kemauan dan kesepakatan politik saya kira nanti, yang sudah-sudah pemerintah tidak akan mengambil risiko,” ujarnya.
Kendati demikian, harga LPG nonsubsidi yang telah disesuaikan terlebih dulu oleh PT Pertamina (Persero) tidak akan berdampak langsung terhadap konsumsi LPG bersubsidi.
Menurut dia, segmen pengguna dari LPG nonsubsidi memiliki profil yang berbeda dan hanya sedikit, karena lebih banyak dikonsumsi oleh industri dan rumah tangga golongan mampu, sehingga potensi terjadinya migrasi dapat diminimalkan.
“Kemungkinan ada dampaknya, namun saya kira tidak terlalu besar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Advertisement
KDRT Dominasi 213 Kasus Kekerasan di Bantul Sepanjang 2025
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Imlek, Pengguna Ponsel Banyak Kunjungi Jasa Servis HP di Jogja
- Satlantas Gunungkidul Petakan 3 Jalur Balap Liar di Kota Wonosari
- IIMS 2026: JKIND Pegang Distribusi SunTek Window Film
- Tottenham vs Newcastle, Duel Bangkit Dua Wakil Liga Champions
- Perkelahian Malam di Imogiri Bantul, Dua Pemuda Luka Kena Sajam
- Chelsea Wajib Menang Kontra Leeds Demi Jaga Asa Liga Champions
- PSBS Biak Percayakan Sisa Musim ke Marian Mihail
Advertisement
Advertisement



