Advertisement
Pemerintah Pusat Campuri Urusan Fiskal Daerah Jelas Salahi Aturan
Karyawan melayani warga yang berkunjung ke kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta, Rabu (15/8/2019). Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI menilai RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) berpotensi mereduksi semangat desentralisasi dan memperkuat re-sentralisasi sehingga hal itu tidak sejalan dengan maksud tercantum dalam Pasal 165.
“Seharusnya daerah diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dan inovasinya. Intervensi pemerintah pusat dalam kewenangan dan fiskal daerah jelas menyalahi amanat otonomi daerah,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati,” Selasa (23/11/2021).
Advertisement
Sebagaimana diketahui, pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati RUU HKPD dalam pembicaraan tingkat I. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.
Anis mengatakan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat masih cukup tinggi, di mana sebanyak 80,7 persen Pemda belum masuk kategori mandiri dari aspek fiskalnya.
Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Proyek GOR, Pejabat di Kulonprogo Masih Melenggang
Dia menilai, pembahasan RUU HKPD pun belum berhasil memformulasikan kemandirian fiskal bagi daerah dan prinsip desentralisasi untuk meratakan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia
Dengan nihilnya formulasi kemandirian fiskal dalam pembahasan RUU tersebut, dia memandang RUU HKPD berpotensi meningkatkan risiko utang negara.
Hal ini dapat dilihat dari peningkatan peluang utang daerah, di mana pembangunan dan obligasi daerah berpotensi meningkatkan utang pemerintah secara keseluruhan. Padahal, pemerintah daerah hanya memiliki kapasitas fiskal yang terbatas.
“Mekanisme top-down dalam perencanaan daerah bertentangan dengan semangat desentralisasi yang tercantum dalam UU No. 32/2004. Mekanisme top-down yang juga diterapkan dalam penggunaan dana desa juga tidak akan bisa diimplementasikan secara penuh karena perbedaan karakteristik setiap desa dan paling penting, bertentangan dengan UU No. 6/2004,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
TNI Sterilkan Lokasi Ledakan Amunisi di Garut dari Masyarakat Sipil
Kasus Keracunan Makanan MBG di Bogor, BGN Sebut Akan Bertanggung Jawab
Kisah Dramatis, Tm SAR Gabungan Selamatkan Kucing dari Dalam Sumur
Waspada Penipuan! Jangan Tergiur Penawaran Haji Tanpa Visa Resmi
Advertisement
TNI Selidiki Masuknya Warga Sipil ke Lokasi Peledakan Amunisi TNI AD
Menbud Fadli Zon: Candi Borobudur Simbol Toleransi Umat Beragama
15 Jemaah Calon Haji Dipulangkan dari Emberkasi Solo, Ini Penyebabnya
Advertisement
Menteri Pigai Minta Seluruh Karyawan Kemenham Jadi Pembela HAM
4 Korban Longsor Samarinda Berhasil Ditemukan
Mantan Presiden Duterte Ditahan ICC Justru Terpilih Jadi Wali Kota Davao
Advertisement
Potensi Transaksi Narkoba di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement
Long Weekend Waisak Teras Malioboro Beskalan Sepi, Pedagang Pilih Tutup Lapak
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ledakan di Pantai Garut, TNI Buka Suara dan Benarkan 13 Orang Meninggal Dunia
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Polisi Tetapkan 5 Mahasiswa Sebagai Tersangka Perusakan saat Unjuk Rasa di Gedung DPR
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Sekeluarga Tertimbun Tebing Longsor di Samarinda, Dua Meninggal Dunia, 2 Masih dalam Pencarian
Advertisement
Advertisement
