Advertisement
Pemerintah Diberi Tenggat 10 November Umumkan Kenaikan UMP 2022
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas memberi tenggat waktu Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengumumkan Upah minimum Provinsi (UMP) 2022 hingga 10 November mendatang.
Wakil Ketua Depenas Adi Mahfud mengatakan Kemenaker masih meminta sejumlah data detail dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung besaran UMP tahun depan itu. Data detail itu di antaranya seperti tingkat konsumsi rata-rata rumah tangga dan data konsumsi pekerja di rumah tangga.
Advertisement
“Rilis BPS tanggal 15 kemarin itu karena suatu hal kami masih menunggu indikator yang dijadikan sebagai penghitung UMP, begitu kemarin sepakat kelengkapan data itu akan dikirim dari BPS ke Kemenaker maksimum tanggal 5 November, ketetapannya kami mewanti-wanti di bawah tanggal 10 November,” kata Adi melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Senin (25/10/2021).
Kendati demikian, Adi enggan untuk menerangkan isi pembahasan teranyar soal ketetapan kenaikan UMP tahun depan itu. Dia beralasan dirinya dibatasi oleh kode etik untuk membeberkan isi pembahasan yang masih berkembang bersama Kemenaker dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami mengacu pada data BPS, itu jadi acuan untuk menghitung UMP provinsi, kabupaten, kota. Kami tidak memungkinkan untuk menyebut angka itu,” tuturnya.
BACA JUGA: ARDY Tunggu Gubernur DIY Cabut Pergub Larangan Demo di Malioboro Maksimal 20 November
Persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah minimum.
Penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang menggantikan PP No. 78/2015.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan penghitungan upah minimum terbaru akan memakai sejumlah variabel baru. Pada regulasi lama, kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
“Kenaikan upah minimum tahun depan dihitung dengan mengacu pada upah minimum tahun berjalan, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, batas atas dan batas bawah upah minimum,” kata Timboel, Minggu (24/10/2021).
Batas atas upah minimum sendiri dihitung dengan mengalikan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata anggota keluarga. Hasil dari perkalian itu lantas dibagi dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja.
Hasil penghitungan sementara yang dilakukan Timboel dengan formulasi terbaru memperlihatkan kenaikan upah minimum berada di kisaran 1 sampai 2 persen. Selain itu, kenaikan upah minimum berpotensi tak merata karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi tak merata di setiap provinsi.
“Yang terpenting sekarang otoritas statistik segera merilis angka-angka variabel yang diperlukan, seperti tingkat konsumsi dan jumlah rata-rata anggota keluarga. Dengan variabel yang makin banyak, kemungkinan kenaikan lebih kecil dari pada saat PP No. 78/2015 diterapkan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Layak Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement