Vaksin Booster Perlu atau Tidak? Begini Saran WHO

Fitri Sartina Dewi

Senin, 25 Oktober 2021 - 11:47 WIB

Sunartono

Vaksin Booster Perlu atau Tidak? Begini Saran WHO

50 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menerima vaksinasi dosis ketiga atau booster menggunakan vaksin Moderna - Twitter Kemenkes RI

Harianjogja.com, JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan pandangan terkait perlu atau tidaknya pemberian dosis tambahan atau vaksin booster kepada penerima vaksin Covid-19 dosis lengkap.

WHO menyebutkan dosis tambahan diperlukan hanya kalau tubuh tidak merespons sesuai dengan seharusnya, atau karena kekebalan mulai berkurang seiring waktu berjalan.

Selain itu, WHO juga menyatakan dosis tambahan diperlukan jika kinerja vaksin kurang dalam menghadapi beberapa varian yang muncul. Tetapi, saat ini vaksin memberikan respons yang bagus dan terbukti kuat serta bisa bertahan menghadapi varian baru.

Makanya, pasokan vaksin Covid-19 masih diperuntukkan bagi orang-orang yang belum divaksin terlebih dulu.

Menanggapi pandangan WHO, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa untuk saat ini prioritas dosis tambahan hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

"Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dosis tambahan akan diberikan pada masyarakat kemudian hari," ujar Kemenkes dalam keterangan resmi dikutip dari laman covid19.go.id, Senin (25/10/2021).

Diberitakan sebelumnya, Kemenkes merencanakan masyarakat bisa mendapatkan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster secara berbayar pada 2022.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksin dosis ketiga ini memang tidak semuanya tersedia gratis bagi masyarakat. Adapun, vaksin tersebut akan tersedia pada 2022.

"Masyarakat bisa memilih jenis vaksinnya sama seperti beli obat di apotek," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (13/9/2021).

Budi menjelaskan untuk skema vaksinasi booster mandiri akan dibuka dengan skema bisnis ke bisnis (business to business/B to B) dan serta sistem berbayar serta jenis vaksin yang tersedia akan disesuaikan dengan yang sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) baik dari WHO dan BPOM RI.

Dia menuturkan negara hanya akan menanggung biaya vaksin untuk masyarakat yang terdaftar sebagai anggota penerima bantuan iuran (PBI) dan akan mendapatkan satu kali vaksin booster.

Selain PBI, pemerintah akan menyuntikkan vaksin booster untuk anak-anak yang berusia 12 tahun sebanyak dua dosis secara gratis. Masyarakat yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III, lanjutnya, untuk kebutuhan vaksin dosis ketiga akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia